Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat Imbau Munas Golkar Dilakukan Secara Musyawarah

Pengamat politik Emrus Sihombing mengimbau Munas Partai Golkar untuk dilakukan secara musyawarah, dan bukan melalui voting.

Pengamat Imbau Munas Golkar Dilakukan Secara Musyawarah
TRIBUN BALI/RIZAL FANANY
Ilustrasi Munas Golkar 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Emrus Sihombing mengimbau Munas Partai Golkar untuk dilakukan secara musyawarah, dan bukan melalui voting.

Diketahui, Munas Golkar akan digelar bulan Desember dengan dua kandidat kuat sebagai Ketua Umum yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet). 

"Saya berpendapat dalam Munas Golkar awal Desember 2019, jauh lebih baik menggunakan mekanisme musyawarah daripada voting," ujar Emrus, dalam keterangan persnya, Senin (18/11/2019). 

Ia mengungkap ada 14 keuntungan apabila Munas Golkar dilakukan melalui musyawarah. 

Pertama, sesuai dengan budaya demokrasi ke-Indonesia-an. Kedua, benar-benar berbasis pada sila ke-empat dari Pancasila dan pembukaan UUD.

Ketiga, memperkecil atau meniadakan polarisasi di internal partai. Keempat, mencegah konflik di internal partai. Kelima, reputasi Golkar tetap terjaga dengan baik di tengah masyarakat. 

Keenam, memelihara soliditas di internal partai. Ketujuh, mencegah munculnya dua 'nahkoda'. Kedelapan, memelihara kekompakan di internal partai terutama  menghadapi Pilkada 2020.

Baca: Dedi Mulyadi Setuju Pemilihan Ketua Umum Golkar Mengedepankan Asas Musyawarah Mufakat

Baca: Pengamat: Aklamasi Saat Munas Golkar Tidak Salah, Tapi. . . .

Baca: Ketua MPR Sebut PAN Setuju Dilakukan Amandemen Terbatas UUD 1945

Kesembilan, biaya politik lebih murah. Kesepuluh, meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran 'logistik' yang kebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik. 

Kemudian keuntungan kesebelas, mampu merumuskan politik kebersamaan. Kedua belas, mampu mengakomodasi pemikiran dan program dari setiap aspirasi pemilik hak suara. Ketigabelas, mengedepankan komunikasi politik dialogis. Terakhir, menghindari politik 'menang-kalah' antar faksi.

"Bagaimana dengan voting? Selain berpotensi kemungkinan munculnya kebalikan dari 14 point musyawarah, maka sistem voting menjadi lebih dekat dengan demokrasi liberal daripada demokrasi ke-Indonesia-an, yaitu musyawarah mufakat," kata dia. 

Lebih lanjut, Emrus memprediksi kedua kandidat yang akan maju juga akan lebih memilih musyarawah mufakat. 

Pasalnya, kata dia, Airlangga selama memimpin Golkar selalu melakukan komunikasi politik di internal Golkar dengan mengedepankan14 point di atas.

"Sedangkan Bamsoet, saya berpendapat dia lebih senang dengan musyawarah di Munas Golkar awal Desember 2019. Karena dia sesungguhnya 'produk' dari musyawarah menjadikan dirinya duduk di kursi nomor satu di MPR-RI," tandasnya. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas