Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN, Arya Sinulingga Menduga Dilandaskan 2 Hal

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian BUMN menilai ada upaya politisasi di balik penolakan terhadap rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pimpinan salah satu perusahaan BUMN.

Staff Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menilai Ahok memiliki kreditibilitas yang baik dan dianggap mampu bekerja secara transparan.

Arya Sinulingga menduga penolakan Serikat Pekerja Pertamina dilandaskan 2 hal:

1. Ketakutan terhadap pekerja bahwa Ahok akan membersihkan birokrasi dalam BUMN.

2. Bersifat politik.

Baca Juga: Saat Bersama Ahok Biasa Tampil Polos Minim Riasan, Gaya Terkini Veronica Tan Disebut Mirip Artis

Sebelumnya, penolakan terhadap Ahok disampaikan oleh Ketua Serikat Pekerja Pertamina, dilansir dari kanal Youtube KompasTV, Minggu (17/11/2019).

Staff Khusus Menteri BUMN juga mengutamakan orang-orang yang profesional untuk menempati posisi strategis didalamnya.

Dilansir kanal YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (16/11/2019), mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, juga menolak atau tidak setuju Ahok menjadi bos BUMN.

Rizal Ramli mengatakan Ahok tidak memiliki cooperate experience atau tidak memiliki pengamalan cooperate yang baik.

Baca Juga: Buya Syafii Maarif Tak Permasalahkan Ahok Pernah Dipenjara: Dia Banyak Belajar

"Padahal masih banyak anak-anak muda yang punya pengalaman eksekutif yang bagus termasuk temen-temen Tionghoa banyak yang bagus-bagus ya kan." ujarnya.

"Itu akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada Ahok yang modalnya keributan doang," tambahnya.

Ia juga mengatakan Ahok mempunyai rekam jejak yang tidak baik.

Mulai dari kasus keuangan seperti pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, pembelian tanah di Cengkareng dari DKI Jakarta, dan kasus bus Trans Jakarta.