TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ansy Lema menegaskan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tidak pernah berambisi untuk menjadi petinggi di BUMN.

Hal tersebut diungkapkan Ansy Lema dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (18/11/2019).

Ansy Lema menuturkan Ahok hanyalah memenuhi undangan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Sehingga menurutnya yang harus lebih diperdalam lagi adalah alasan Erick Thohir menunjuk Ahok yang akan menjadi petinggi BUMN.

"Saya mau tegaskan pak Ahok tidak pernah berambisi untuk menempati posisi elit di BUMN," tutur Ansy Lema.

"Pak Ahok itu hanya merespon undangan dari Menteri BUMN, karena itu yang harus diperiksa dan ditanya itu adalah apa yang menjadi motivasi atau alasan yang mendasari menteri BUMN."

"Dan kira-kira apa tujuan yang hendak dicapai."

Ansy Lema mencoba untuk mengerti pemikiran Erick Thohir mengenai keputusan tersebut.

Ansy Lema menjelaskan untuk memimpin BUMN seperti Pertamina dan PLN yang menyangkut kepentingan orang banyak, dibutuhkan sosok yang mempunyai integritas dan rekam jejak yang baik.

Sehingga menurutnya Ahok merupakan sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi petinggi di BUMN tersebut.

"Saya coba masuk dalam alam pemikiran Menteri BUMN, pasti yang dia inginkan itu adalah untuk memimpin BUMN sestrategis Pertamina dan PLN, ini dibutuhkan seorang yang memiliki kapasitas integritas dan rekam jejak yang teruji," terang Ansy Lema.

"Dan pasti dalam bayangan beliau, pak Ahok ini adalah seorang yang bisa memberikan tranformasi besar."

"Loncatan-loncatan besar terhadap BUMN yang kita sebut sebagai BUMN strategis ini. Loncatan dan transformasi besar itu membutuhkan seorang pemimpin yang berpikir besar dan bertindak besar."

Ansy Lema juga menjelaskan, Ahok merupakan sosok yang memegah teguh mengenai etika publik.

Menurut Ansy Lema, Ahok ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah menunjukkan integritasnya menjadi seorang pemimpin.

Karena semasa Ahok memimpin pemerintahan provinsi DKI Jakarta, Ahok telah menyelamatkan uang negara.

"Pak Ahok adalah seorang yang sangat memegang teguh soal etika publik. Apa itu etika publik? Etika publik itu adalah kewenangan yang dimiliki itu dipersembahkan, digunakan untuk kemaslahatan orang banyak," jelas Ansy Lema. 

"Kalau kita lihat ketika pak Ahok memimpin Jakarta, pak Ahok itu pasang badan menyelamatkan uang negara. Dan itu adalah bagian dari penegakan etika publik."

"Karena beliau tau korupsi, gratifikasi dan merugikan uang negara itu sebenarnya menyimpang dari apa yang kita kenal dengan integritas."

Peneliti Alpa Research Database, Ferdy Hasiman mengatakan Direktur Pertamina merupakan posisi yang sesuai untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam memimpin sebuah BUMN.

Hal tersebut dijelaskan Ferdy Hasiman dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).

Ferdy Hasiman menuturkan posisi sebagai direktur akan membuat Ahok lebih mempunyai kuasa.

Sehingga kerja Ahok akan lebih maksimal dibandingkan jika ditempatkan menjadi seorang komisaris.

Karena posisi komisaris menurut Ferdy Hasiman hanya mengawasi dan melihat anggaran Pertamina.

Ferdy Hasiman berharap jika Ahok menduduki posisi direktur akan membantu pekerjaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Posisi yang pas untuk Ahok itu Direktur Pertamina. Kalau direktur dia lebih bertenaga," tutur Ferdy Hasiman.

"Kalau posisi komisaris dia hanya bertugas, hanya mengawasi dan melototi seluruh anggaran Pertamina."

"Kalau di direktur, kerja pak Ahok akan lebih dimaksimalkan. Untuk bisa membantu banyak pekerjaan pak Jokowi pak Erick Thohir ke depan," tambahnya.

Mengenai karakter yang dimiliki oleh Ahok, Ferdy Hasiman berpendapat keputusan menempatkan Ahok di sebuah BUMN seperti Pertamina merupakan pilihan yang tepat.

Menurut Ferdy Hasiman, BUMN membutuhkan sosok Ahok untuk menempati posisi tersebut.

Ferdy Hasiman menyebut menjadi seorang Direktur Pertamina harus mempunyai karakter yang kuat.

Ferdy Hasiman menilai Ahok sudah membuat karakter tersebut ketika memimpin pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menjaga dan melindungi keuangan DKI Jakarta. (*)

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)