Komisi IV Minta Pemerintah Waspada Kemungkinan Gelombang El Nino Tahun Depan
pemerintah harus mulai mengantisipasi karena ancaman gelombang el nino tersebut akan meningkatkan titik panas yang akan memicu kebakaran hutan dan la
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, dari Fraksi Demokrat Bambang Purwanto meminta pemerintah waspada terhadap dampak dari gelombang El Nino yang diprediksi akan terjadi tahun depan.
Menurutnya, pemerintah harus mulai mengantisipasi karena ancaman gelombang El Nino tersebut akan meningkatkan titik panas yang akan memicu kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) di sejumlah wilayah.
"Kita patut waspada dari sekarang sebagaimana sebelumnya dalam penyelesaian dampak yang ditimbulkan sangat rumit sehingga sekarang kita harus mengkajinya secara cermat karakteristik masing-masing wilayah," Kata Bambang dalam keterangannya Selasa, (19/11/2019).
Baca: Kepulan Asap Kebakaran Hutan Gunung Lawu Kembali Menebal, Jalur Pendakian Ditutup
Ia meminta pemerintah fokus pada antisipasi atau penanganan lahan gambut. Karena efek kebakaran lahan gambut yakni apinya yang sulit dipadamkan dan polusi asapnya besar.
Sebenarnya menurut Bambang, perhatian pemerintah terhadap potensi ancaman Kahurtla sudah cukup baik. Salah satunya dengan melibatkan berbagai lembaga.
Namun menurut dia, potensi ancaman El Nino tahun depan perlu mendapatkan perhatian khusus.
Baca: KLHK Sepakat Tingkatkan Sinergi dengan Polri Tangani Karhutla
"Artinya pemerintah jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dilakukan dalam menghadapi tahun depan, perlu langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak yang lebih parah lagi," katanya.
Politikus Demokrat ini menyarankan bahwa antisipasi Kahutla pada tahun depan harus dilakukan dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang.
Jangka pendek yakni dengan mengklasifikasian mana hutan yang tergolong lahan gambut, dan mana yang merupakan lahan mineral.
"Sementara jangka panjang bisa dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, Pemerintah harus hadir memberikan pembinaan serta pendampingan ke masyarakat dengan sistem terpadu," katanya.
Selama ini, kegiatan berupa pembuatan kanal tidak efektif karena akan mempercepat proses pengeringan lahan gambut.
Pembuatan sekat kanal juga tidak efektif pada gambut yang dalam. Kemudian kata Bambang, pembuatan sumur juga kurang efektif untuk menurangi kebakaran.
"Walaupun kita sebar diseluruh wilayah gambut untuk melakukan pembasahan kita masih membutuhkan tenaga orang yang harus masuk lagi setiap saat ketitik sumur untuk membawa bahan bakar tentu akan menyulitkan, kesemuanya itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan faktanya kurang efektif," tuturnya.
Baca: Kebakaran Hutan Gunung Lawu, Tim Pemadam Terkendala Blankspot di Area Lembah yang Curam
Menurutnya, agar lebih efektif perlu pipanisasi dengan sistem tandon air karena disekitaran gambut pasti ada sungai-sungai besar yang kemudian bisa ditempatkan diesel (pompa air besar) untuk disalurkan dilahan gambut.
"Untuk hal itu serahkan tugas ini ke BRG agar lebih fokus mengingat fungsi dan tanggung jawab Badan tersebut dibentuk khusus untuk menangani masalah ini" pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.