TRIBUNNEWS.COM - Dipanggilnya Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Gedung Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019) menimbulkan presepsi bahwa Ahok sebentar lagi akan menjadi pimpinan dari salah satu perusahaan di BUMN.

Ahok bahkan diisukan akan memimpin kursi Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

Isu Ahok akan menjadi pimpinan Pertamina kemudian menimbulkan pro dan kontra. 

Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang Sumatera Selatan menyatakan penolakan jika benar Ahok akan ditunjuk sebagai Pimpinan di Pertamina (Persero).

Dilansir tayangan Kompas TV, Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang menilai Ahok adalah orang yang mempunyai track record negatif dan tidak mempunyai pengalaman di bidang energi serta gas.

Ahok dianggap mempunyai cacat persyaratan materil sehingga tidak layak untuk menjadi pimpinan Pertamina.

Serikat pekerja menilai meskipun berwenang dalam memilih dan menunjuk seseorang sebagai pimpinan BUMN, namun pemerintah juga harus memperhatikan nilai integritas dan perilaku orang tersebut.

"BTP adalah orang yang mempunyai persyaratan yang cacat materil. Di mana dalam penentuan surat Keterangan tersebut integritas dan pengalaman merupakan persyaratan utama yang harus dipunyai untuk kerja di BUMN," Kata Muhammad Yunus, Ketua Serikat Pekerja Pertamina Plaju Palembang Senin (18/11/2019).

Yunus menambahkan, dalam penunjukan dan penetapan seseorang pimpinan di dalam lingkungan BUMN, pemerintah harus benar-benar menunjuk putra-putri Indonesia terbaik, selain Basuki Tjahaja Purnama.

"Pemerintah harus mencari putra-putri Indonesia yang terbaik, selain BTP masih banyak," ujar Yunus.

Terkait berbagai respons penolakan para pekerja Pertamina terhadap Ahok, Juru Bicara Kepresidenen Fajrul Rahman memberikan tanggapan.

Saat ditemui awak media di Istana Negara, Fajrul Rahman menyampaikan segala proses pencalonan dan penunjukan Direktur Utama di sebuah perusahaan BUMN telah didiskusikan dan dirumuskan oleh Kementerian BUMN beserta Badan Kepegawaian.

"Presiden hanya mengatakan pemerintah terlibat dalam Tim Penilai Akhir sesuai dengan Perpres dan mengenai nama-nama yang diajukan tidak ada satupun yang disampaikan," kata Fajrul.

Fajrul menerangkan Tim Penilai Akhir merupakan sebuah tim yang diketuai oleh Presiden Jokowi dengan Ma'aruf Amin sebagai wakilnya.

Kemudian ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Tim Penilai Akhirnya adalah Sekretaris Kabinet, Menteri-Menteri terkait dan termasuk  Badan Kepegawaian.

Praktis dengan adanya Tim Penilai Akhir dalam penunjukan dan penetapan seorang pimpinan perusahaan di lingkungan BUMN, terdapat berbagai masukan.

Sementara itu, Mahkamah Agung mempersilakan panitia seleksi dan pemerintah untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pimpinan perusahaan BUMN.

Menurut Mahkamah Agung, penunjukan dan penetapan Ahok menjadi direktur perusahaan BUMN adalah hak prerogatif presiden.

Dalam penunjukan dan penetapan Ahok tersebut, Mahkamah Agung seluruhnya menyerahkan kepada panitia seleksi dan kementerian terkait.

"Dalam pencalonan, itu tergatung dengan siapa yang mencalonkan dan dicalonkan. Kemudian juga tergantung dengan tim seleksi yang telah dibentuk.  Jadi dalam proses ini tidak ada hubunganya dengan Mahkamah Agung," Abdullah Humas Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam proses penunjukan Ahok sebagai direktur salah satu perusahaan BUMN.

Mahkamah Agung sepenuhnya menyerahkan proses ini kepada pihak-pihak terkait. 

Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengingatkan Serikat Pekerja Pertamina agar lebih dahulu melihat kinerja dari Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau akrab disapa Ahok.

Hal ini disampaikan Arya setelah ditanya terkait aksi penolakan Serikat Pekerja Pertamina terhadap Ahok yang dikabarkan akan masuk ke struktur kepemimpinan di Pertamina.

"Ini clear banget ya soal bisnis. Jangan bawa-bawa politiklah ke urusan bisnis. Jadi kami minta, kami harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu kalau Pak Ahok masuk di mana, lihat dulu kerjaannya," kata Arya ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019). 

Namun begitu, Arya masih belum memberikan keterangan jelas mengenai posisi Ahok di lingkungan BUMN.

Arya menduga adanya dorongan politik yang membuat Serikat Pekerja Pertamina melakukan aksi penolakan.

"Jadi tolong kepada serikat pekerja jangan bawa-bawa politik. Ayolah kawan-kawan Serikat Pekerja Pertamina," ucapnya.

Arya juga turut memberikan komentar mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait rencana Ahok masuk jajaran petinggi di BUMN.

Kementerian BUMN saat ini tengah mengevaluasi seluruh strukturisasi sejak dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Arya memastikan semua jabatan di BUMN bakal dirombak.

Diketahui Bank Mandiri, BTN, Pertamina, PLN dan Inalum masih mencari orang yang tepat untuk mengisi sejumlah jabatan.

Jabatan tersebut rencananya akan terisi sebelum akhir 2019.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)