Terdapat beberapa kebijakan kontroversial yang mencuat di publik.

1. Merekrut tentara pelajar

Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju saat ini Prabowo Subianto menyampaikan ide sukarela militer akan merekrut tentara sukarela dari kalangan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa.

Ide yang dicetuskan Menteri Pertahanan RI tersebut mengemuka ketika RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara di ketok DPR pada September lalu kini masih berlanjut.

Ia akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu dalam memberikan kualifikasi calonnya.

2. Sertifikasi nikah

Menikah di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak cukup hanya bermodalkan cinta dan restu orangtua.

Wacana pemerintah membuat sertifikasi perkawanin menuai kontroversi.

Sertifikasi nikah tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2020.

Pasangan yang akan menikah, rencananya diwajibkan memiliki sertifikat pernikahan.

Aturan ini dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) diperuntukkan bagi pasangan yang akan atau berencana melakukan pernikahan pada tahun 2020.

Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk mendapatkan sertifikat yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.

Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada permasalahan suami-istri hingga masalah stunting pada anak.

Kelas bimbingan sertifikasi sebelum menikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat.