TRIBUNNEWS.COM - Periode ke-2 Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah memasuki satu bulan.

Namun, baru satu bulan berjalan, kebijakan - kebijakannya berhasil memancing perhatian publik. 

Direktur Eksekutif Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar juga turut menyoroti kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di jilid ke dua. 

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Jokowi pada satu bulan ini menunjukkan kearah sibuk pada diri sendiri. 

Hal ini ia sampaikan dalam acara Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (20/11/2019). 

"Ini masih pada momentum mereka ini masih happening, masih senang, terus masih mencoba bagi - bagi mengisi beberapa kursi di runutan di bawahnya," ujarnya. 

Ia juga menambahkan, pemerintahan Jokowi saat ini masih sibuk dengan persoalan - persoalan yang menyedot perhatian masyarakat terkait sosok. 

"Dalam sebulan ini masih sibuk pada soal merombak posisi orang - orang, masih sibuk soal Ahok, saya si tidak ada masalah sama Ahok, positif negatif bisa kita bahas, tapi orang tersedot lagi soal sosok dan posisi," imbuhnya. 

Menurut Haris, kebijakan Jokowi belum masuk dalam wilayah substansi. 

"Namun menurut saya belum masuk kewilayah zona -zona substansi yang masyarakat sibuk represi terdesak oleh kebijakan - kebijakan 5 tahun lalu," ujar Haris.

Meskipun demikan Haris menuturkan masyarakat masih dapat berharap dengan adanya perbaikan di periode kedua Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

"Berharap, masyarakat masih ada harapan dalam konteks negara dan warga negara yuk periode kedua diperbaiki," tutur Haris. 

Dalam acara tersebut, Haris menuturkan tiga karakter yang ada dalam pembagian power sharing. 

Pertama, menurutnya posisi, dalam sebulan ini Jokowi masih terus menciptakan wakil menteri.