TRIBUNNEWS.COM - Kian merapatnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi pimpinan di perusahaan BUMN menuai pro dan kontra.

Terlebih Ahok diisukan akan memimpin perusahaan BUMN yang bergelut di bidang energi.

Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR-RI periode 2014-2019 turut ambil suara terkait bergabungnya Ahok ke perusahaan plat merah.

Dilansir dari tayangan Aiman Kompas TV, Mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengkritik kebijakan pemerintah yang diambil saat ini.

Menurutnya pemerintah jika ingin menempatkan atau menunjuk seseorang di sebuah lembaga atau badan, terlebih yang ditunjuknya itu adalah tokoh publik, pemerintah harus menjelaskan apa yang ingin dilakukan.

"Saya ingin menkritik pemerintah terlebih dahulu, pemerintah itu kalau mau meletakkan orang apalagi di lembaga yang di asumsikan oleh publik juga sebagian dari institusi pelayan publik. Dia harus menjelaskan apa yang ia ingin lakukan," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menilai agenda atau keputusan yang diambil oleh pemerintah ini teryata semata-mata ada maksud tersembunyi.

Ketika Aiman menanyakan pernyataan Fahri perihal adanya maksud tersembunyi, Fahri pun menjelaskanya.

Menurutnya dengan masuknya Ahok ke lingkungan BUMN, terutama akan dijadikanya ia sebagai pimpinan perusahaan BUMN, tidak ada keterangan yang jelas dari pemerintah.

Politisi Partai Gelora ini menambahkan, menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar, menjelaskan tentang segala warga mempunyai kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya.

Apa yang terjadi dengan Basuki Tjahaja Purnama ini haruslah boleh terjadi pada seluruh orang yang ada di Indonesia, dan itu harus dijelaskan.

Fahri ingin pemerintah menjelaskan mengenai hal tersebut dengan gamblang ke seluruh pihak.

Saat berbicara mengenai kapabilitas dan kemampuan, Fahri percaya jika BUMN butuh sosok seperti Ahok.

Menurutnya BUMN butuh sosok Ahok karena dari beberapa perusahaan BUMN memerlukan orang yang tegas dan keras.

Hal tersebut ditemui di diri Ahok, terlebih publik sudah mengetahui Ahok ketika ia menjabat sebagai Wakil dan Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau soal talenta, saya termasuk yang menganggap BUMN butuh sosok seperti Ahok karena ada beberapa institusi di BUMN yg memperlukan orang tegas dan orang yang keras," ujar Fahri.

Dalam pencalonan Ahok sebagai pimpinan BUMN, selama Undang-Undang tidak ada larangan, saya akan mendukung dan tidak akan menghalang-halangi hak Ahok untuk maju sebagai pimpinan BUMN.

Karena munurutnya semua orang mempunyai hak dan hak tersebut perlu dihargai.

Sisi lainya, Mantan Wakil Ketua DPR-RI periode 2014-2019 turut menyoroti tentang keteguhan dan sikap Presiden.

Presiden harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dibalik merapatnya Ahok menjadi pimpinan perusahaan BUMN. Publik perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi.

"Keteguhan sikap Presiden untuk mengatakan apa yang sebetulnya terjadi itu yang kita perlukan . Dan Presiden ini sudah periode ke 2, jangan banyak takut. jika dia berani, bela secara berani," tegas Fahri.

Jika Presiden berani secara terbuka mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, Fahri menganggapnya itu sebuah hal yang bagus.

Jadi publik akan tau apa yang sebenarnya terjadi dibalik proses Ahok menjadi pimpinan di perusahaan BUMN.

(Tribunnnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)