TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adalah politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan yang mengungkap, banyaknya keluhan dari para kepala daerah, terutama yang diusung PDI Perjuangan. Keluhan yang dimaksudkan, adanya Kapolres yang meminta proyek.

Trimedya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu, (20/11) kemarin kemudian meminta Kapolri turun langsung ke lapangan mengecek kebenaran informasi itu.

Baca: Kapolri Ancam Copot Kapolda/Kapolres yang Suka Main Proyek: Saya Bisa Copot 10-15 Kapolres

"Tolong dicek apakah jalan perintah Kadiv Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," kata Trimedya.

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum. Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini. Nah, itu bagaimana," ungkapnya.

Baca: Ketika Anggota Komisi III DPR Minta Kapolri Idham Azis Masukan Bajunya ke Celana

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dalam rapat kerja itu memastikan, meminta kepala Satuan Wilayah yakni Kapolda dan Kapolres untuk tidak bermain proyek dengan pemerintah daerah.

Baca: Larangan Polisi Pamer Kemewahan, Eks Penasihat Kapolri: Beri Sanksi dan Tindak yang Melanggar

Menurut Idham bukan rahasia umum lagi Kasatwil bermain proyek dengan Pemda. "Maka saya tegas kepada Kasatwil-Kasatwil saya yang 'bermain' dengan Pemda, yang bermain dengan proyek. Ini memang bukan rahasia umum, saya pernah dinas di luar wilayah," kata Idham.

Baca: Kapolri: Kapolres Kampar Dicopot Bukan Hanya Karena Terlambat Apel Tapi Juga Terselip Masalah Etika

Menurut Idham oknum-oknum tersebut harus ditindak. Ia tidak akan segan untuk mencopot Kapolres yang meminta atau bermain proyek dengan Pemda. "Obatnya harus kita tindak. Saya kira kita copot 10 sampai 15 kapolres ini. Tidak akan goyang organisasi ini pak,"kata Idham.