TRIBUNNEWS.COM - Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terlibat perdebatan dengan Juru Bicara Presiden Fadrjoel Racham serta Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago.

Perdebatan tersebut terjadi dalam acara Mata Najwa unggahan kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (20/11/2019).

Perdebatan tersebut bermula saat Fadli Zon mengungkapkan bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), demokrasi dan kebebasan sipil menurun.

"Setidaknya saya mencatat ada persoalan seperti masyarakat yang terbelah, isu-isu yang yang dianggap memojokkan kelompok-kelompok tertentu, ekonomi yang gagal meroket, dan mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil. Itu catatan saya," ungkap Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan mengenai persoalan yang menyangkut isu kebebasan sipil yang menurun.

Seperti persoalan kebebasan berekspresi dan penyampaikan pendapat.

"Kalau menurut saya banyak sekali misalnya, persoalan-persoalan yang merupakan kebebasan berekspresi, berpendapat baik lisan maupun tulisan yang dijamin oleh konstitusi ternyata dikriminalisasi," jelas Fadli Zon.

Hal tersebut langsung dibantah oleh Fadjroel Rachman.

Fadjroel Rachman menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon terkait dengan karakter-karakter pemerintahan Jokowi itu tidak tepat.

Fadjroel mengungkapkan jika saat ini pemerintah sudah mati-matian mempertahankan demokrasi.

"Tapi pernyataan anda tentang sejumlah tadi karakter-karakter dari pemerintahan ini, anda keliru karena kita sekarang ini mati-matian mempertahankan demokrasi, hak sipil anda dijamin, hak politik anda dijamin, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya semuanya diupayakan untuk dijamin," jelas Fadjroel Rachman.

Sementara Fadli Zon berdalih bahwa apa yang dia sampaikan adalah isu lima tahun lalu.

"Saya katakan itu lima tahun yang lalu," terang Fadli Zon.

Pernyataan Fadli Zon tersebut kemudian ditanggapi oleh Najwa Shihab.

"Oh itu lima tahun sebelum Pak Prabowo jadi menteri, setelah Pak Prabowo jadi menteri tidak jadi masalah?" terang Najwa Shihab.

Fadjroel Rachman kemudian melontarkan pernyataan bahwa apa yang disampaikan oleh Fadli Zon itu berlebihan.

"Karakter itu menurut saya anda terlalu berlebih-lebihan untuk menyatakan itu, tidak ada satupun upaya kami untuk menyentuh kritik anda," terang Fadjroel Rachman.

Kemudian Fadli Zon menyela dan memberi contoh terkait dengan menurunnya kebebasan sipil adalah kasus Ahmad Dhani.

Sontak pernyataan Fadli Zon tersebut memancing perdebatan, satu di antaranya yang menanggapi pernyataan Fadli Zon adalah Irma Suryani Chaniago.

"Saya mau sampein kepada adik saya ini," terang Irma Suryani.

"Bagaimana mungkin yang namanya Ahmad Dhani bicara kotor terhadap presiden kemudian nggak ditangkep, manusia macam apa? Ini kita, ini negara hukum, katanya kita junjung HAM, kalau kita junjung HAM enggak boleh dong orang maki-maki seperti itu" jelas Irma Suryani.

"Ahmad Dhani punya HAM, tapi Pak Jokowi yang dicaci maki juga punya HAM, enggak bisa," tambahnya.

Lantas Irma Suryani melontarkan pernyataan bahwa Fadli Zon belum bisa move on.

"Jadi Fadli ini belum sadar-sadar, Fadli ini belum sadar, belum move on, kalau Fahri Hamzah sudah move on, Fadli belum," terang Irma Suryani.

Kritik Fadli Zon soal Pemerintahan Jokowi

Dalam tayangan itu, Fadli Zon mengungkapkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode pertama terdapat isu-isu kontroversial yang harus diperbaiki pada periode kedua.

"Saya pikir memang sudah cukup banyak kontroversi dan juga beban-beban masa lalu lima tahun periode itu," tutur Fadli Zon.

Fadli Zon mencatat ada 4 isu kontroversial, mulai dari masyarakat yang terbelah hingga mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil.

"Setidaknya saya mencatat ada persoalan seperti masyarakat yang terbelah, isu-isu yang yang dianggap memojokkan kelompok-kelompok tertentu, ekonomi yang gagal meroket, dan mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil. Itu catatan saya," ungkap Fadli Zon.

Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan mengenai persoalan yang menyangkut isu kebebasan sipil yang menurun.

Seperti persoalan kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat.

"Kalau menurut saya banyak sekali misalnya, persoalan-persoalan yang merupakan kebebasan berekspresi, berpendapat baik lisan maupun tulisan yang dijamin oleh konstitusi ternyata dikriminalisasi," jelas Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti mengenai demokrasi yang diperlakukan dengan keras dan kasar.

"Itu banyak sekali, contohnya demokrasi diperlakukan dengan keras, kasar dan sebagainya itu adalah beban yang mempunyai jejak yang saya kira harus ada proses healing gitu ya bagi demokrasi kita," terangnya.

Fadli Zon juga menegaskan jika di periode kedua pemerintahan Jokowi harus ada perubahan yang berorientasi untuk memperbaiki isu tersebut.

"Jelas kok terjadi kemunduran dalam berdemokrasi dan kebebasan sipil itu nyata sekali, di periode kedua harus ada perubahan orientasi itu, kalau tidak ada saya kira ini akan membahayakan karena kita bisa menuju pada satu otoritarianisme," tambahnya.

Menurut Fadli Zon, pemerintahan Jokowi periode kedua bersifat oligarki dengan adanya begitu banyak partai politik yang ditawari untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Karena oligarki kan sedang disusun sedemikian rupa dari perkumpulan begitu banyak partai politik, makin kuat dan terlalu kuat dan tidak ada lagi kontrol. ketika tidak ada lagi kontrol ini sangat berbahaya," jelas Fadli Zon.

Sementara itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menanggapi bahwa apa yang disampaikan oleh Fadli Zon adalah cara berpikir masa lalu.

"Fadli ini berpikir dengan cara masa lalu seolah-olah masa demokrasi ini sama dengan masa lalu, jadi ini orang yang berasal dari masa lalu tiba-tiba hadir sekarang ini," terang Fadjroel Rachman.

Menurut Fadjroel Racham menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon terkait dengan karakter-karakter pemerintahan Jokowi itu tidak tepat.

"Tapi pernyataan anda tentang sejumlah tadi karakter-karakter dari pemerintahan ini, anda keliru karena kita sekarang ini mati-matian mempertahankan demokrasi, hak sipil anda dijamin, hak politik anda dijamin, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya semuanya diupayakan untuk dijamin," jelas Fadjroel Rachman.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)