TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jilid II, yang baru berjalan satu bulan.

Hal tersebut dikatakan Fadli Zon dilansir dari kanal Youtube Najwa Shihab, Rabu (20/11/2019).

Berawal sang pembawa acara Najwa Shihab bertanya kepada Fadli Zon, "Bang Fadli apakah 'tinju' Anda akan tetap kencang terhadap pemerintahan seusai ketua umum partai Anda (Prabowo Subianto) masuk kabinet Indonesia Maju?"

Fadli pun mengatakan harus ada yang mengingatkan pemerintah.

Saat ditanya bagaimana 'tinjunya', dirinya menjawab tergantung sebagaimana jalannya pemerintahan.

Fadli Zon menyebutkan beberapa isu-isu yang dianggapnya kontroversial.

"Saya pikir di pemerintahan yang berjalan satu bulan ini ada banyak kontroversi dan beban-beban masa lalu."

"Setidaknya saya masyarakat yang terbelah, isu-isu yang memojokkan kelompok tertentu, ekonomi gagal meroket, dan kemunduran dalam berdemokrasi, dan kontroversi kebebasan sipil, itu nyata sekali," terangnya.

Fadli pun menyebutkan kontroversi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi.

Satu di antaranya soal kenaikan iuran BPJS yang memberikan dampak kepada masyarakat bawah.

Fadli mengatakan, kenaikan iuran BPJS menjadi kontrovesial di tengah masyakarat, di mana seharusnya BPJS lebih mengedepankan pelayanan yang sebenarnya sudah menjadi hak masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rahman mengatakan, setidaknya terdapat 96 juta orang yang mendapatkan gratis BPJS Kesehatan Rp 40 triliun.

"Kalau kita tambah lagi dari pemerintah daerah itu ada 133 juta orang, jadi ini makna pemerintah mati-matian untuk menjamin kesehatan ini," ungkapnya.

Fadli Zon pun menanggapi hal tersebut, karena menurut dia, yang menilai berat atau tidaknya iuran BPJS Kesehatan adalah masyarakat.

Rupanya Irma Suryani Chaniago yang merupakan seorang aktivis buruh dan politisi Indonesia dari Partai NasDem tak terima dengan tanggapan Fadli Zon.

"Masyarakat yang mana? Elu yang bicara begitu, bukan masyarakat," tegasnya.

Irma juga menegaskan sebagai anggota DPR RI Komisi IX, dirinya mengklaim sangat tahu persis masalah polemik BPJS Kesehatan di Indonesia.

"Kalau pelayanan BPJS masih belum maksimal betul itu, tapi perlu digaris bawahi BPJS terbaik di Indonesia itu ada di Indonesia," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)