Tribun

Kapolda-Kapolres Main Proyek di Lingkungan Pemda, Ini Peringatan Keras Kapolri ke Para Kasatwil

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta kepala Satuan Wilayah yakni Kapolda dan Kapolres untuk tidak bermain proyek dengan pemerintah daerah.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Kapolda-Kapolres Main Proyek di Lingkungan Pemda, Ini Peringatan Keras Kapolri ke Para Kasatwil
Wartakota/Henry Lopulalan
Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz saat mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Kapolri di ruang Komisi III, Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meminta kepala Satuan Wilayah yakni Kapolda dan Kapolres untuk tidak bermain proyek dengan pemerintah daerah.

Menurut Idham bukan rahasia umum lagi Kasatwil bermain proyek dengan Pemda.

"Maka saya tegas kepada Kasatwil-Kasatwil saya yang 'bermain' dengan Pemda, yang bermain dengan proyek. Ini memang bukan rahasia umum, saya pernah dinas di luar wilayah," kata Idham dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu, (20/11/219).

Menurut Idham oknum-oknum tersebut harus ditindak. Ia tidak akan segan untuk mencopot Kapolres yang meminta atau bermain proyek dengan Pemda.

"Obatnya harus kita tindak. Saya kira kita copot 10 sampai 15 kapolres ini, tidak akan goyang organisasi ini pak,"kata Idham.

Sebelumnya Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan menanyakan mengenai adanya aduan Kapolres yang meminta proyek ke Pemerintah Daerah.

Baca: Penjelasan Mengapa Kapolri Idham Azis Terbiasa Tidak Memasukkan Ujung Bajunya ke ke Celana

"Tolong dicek apakah jalan perintah Kadiv Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," kata Trimedya.

Baca: Mutasi Pertama Kapolri Idham Aziz: Hari Ini Sertijab hingga Daftar Jenderal yang Dimutasi

Menurut Trimedya banyak Kepala Daerah terutama yang diusung PDIP mengeluhkan adanya Kapolres yang meminta Proyek tersebut. Ia meminta Kapolri turun langsung ke lapangan mengecek kebenaran informasi itu.

"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," pungkasnya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas