Kritik Fadli Zon Kepada Pemerintahan Jokowi, Kritik Mulai Kenaikan BPJS hingga Isu Radikalisme
Fadli Zon menyebutkan beberapa isu-isu kontroversial yang dicanangkan Jokowi termasuk ekploitasi isu radikalisme.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru berjalan 1 bulan banyak mendatangkan kontroversi-kontriversi serta beban masa lalu di periode 5 tahun sebelumnya.
Hal tersebut dikatakan Fadli Zon dilansir dari kanal Youtube Najwa Shihab, Rabu (20/11/2019).
Fadli Zon menyebutkan beberapa isu-isu yang dianggapnya kontroversial.
"Sangat jelas terjadi kemunduran dalam berdemokrasi, dan kontroversi kebebasa sipil, itu nyata sekali," terangnya.
Pertama, rencana pemindahan ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya hal itu menjadi kontroversi karena melihat adanya situasi yang tidak memungkinkan, terkait kelemahan keuangan negara, juga apalagi target-target pemerintahan yang ditetapkan Jokowi.
"Target yang ditetapkan oleh pak Jokowi itu sampai 2024, kalau targetnya masih 15 tahun saya kira masuk akal, tapi kalau targetnya 2024 menurut saya agak berat," ujarnya.
Kedua, dirinya menyebut mengenai eksploitasi isu radikalisme yang belakangan ini menjadi perbincangan.
"Seolah-olah orang Indonesia ini radikal dan teroris banyak sekali," pungkasnya.
Menurut Fadli Zon menilai hal ini bertentangan dengan langkah pemerintah yang gencar menarik investasi.
"Kita ingin investasi masuk tapi orang ditakut-takuti dengan isu radikalisme dan juga terorisme," ungkapnya.
Ketiga, soal kenaikan iuran BPJS yang memberikan dampak kepada masyarakat bawah.
