Fadli mengatakan kenaikan iuran BPJS itu juga menjadi kontrovesial di tengah masyakarat kecil, di mana seharusnya BPJS lebih mengedepankan pelayanan dan hal tersebut sudah menjadi hak masyarakat.

Sebelumnya, Fadli sempat menjelaskan mengenai tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif.

Meski Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kini menjadi Menteri Pertahanan Jokowi bukan berarti kader Partai Gerindra seperti dirinya tidak boleh mengkritisi pemerintah.

"Inilah cara berfikir oligarki kalau sudah masuk dalam kabinet ya selesai, tidak boleh mengkritik lagi," ujar Fadli Zon,

Sebagai mantan Anggota DPR yang bertugas sebagai legislatif wajib memberikan pengawasan dan kritikan pada pemerintah.

"Jadi kalau tadi saya menjelaskan peran eksekutif dan legislatif ya berbeda." pungkasnya.

Ia kembali menegaskan eksekutif dan legislatif memiliki tugas yang berbeda.

"Siapapun yang masuk di dalam eksekutif ya eksekutif, tugasnya, tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya ya eksekutif, tugas legislatif juga berbeda termasuk pengawasan dan kritik terhadap pemerintah," ungkapnya.

Fadli Zon mengatakan Jokowi lebih baik mendengarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subiato soal Ekonomi.

Baca: POPULER: Analisa Fahri Hamzah Dampak Prabowo Jadi Menhan | Fadli Zon Soal Ahok

Hal ini dinilai Fadli Zon perlu untuk dilakukan jika ingin ekonomi Indonesia membaik.

Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto dapat memberikan terobosan baru untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)