Kritik Fadli Zon Kepada Pemerintahan Jokowi, Kritik Mulai Kenaikan BPJS hingga Isu Radikalisme
Fadli Zon menyebutkan beberapa isu-isu kontroversial yang dicanangkan Jokowi termasuk ekploitasi isu radikalisme.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru berjalan 1 bulan banyak mendatangkan kontroversi-kontriversi serta beban masa lalu di periode 5 tahun sebelumnya.
Hal tersebut dikatakan Fadli Zon dilansir dari kanal Youtube Najwa Shihab, Rabu (20/11/2019).
Fadli Zon menyebutkan beberapa isu-isu yang dianggapnya kontroversial.
"Sangat jelas terjadi kemunduran dalam berdemokrasi, dan kontroversi kebebasa sipil, itu nyata sekali," terangnya.
Pertama, rencana pemindahan ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya hal itu menjadi kontroversi karena melihat adanya situasi yang tidak memungkinkan, terkait kelemahan keuangan negara, juga apalagi target-target pemerintahan yang ditetapkan Jokowi.
"Target yang ditetapkan oleh pak Jokowi itu sampai 2024, kalau targetnya masih 15 tahun saya kira masuk akal, tapi kalau targetnya 2024 menurut saya agak berat," ujarnya.
Kedua, dirinya menyebut mengenai eksploitasi isu radikalisme yang belakangan ini menjadi perbincangan.
"Seolah-olah orang Indonesia ini radikal dan teroris banyak sekali," pungkasnya.
Menurut Fadli Zon menilai hal ini bertentangan dengan langkah pemerintah yang gencar menarik investasi.
"Kita ingin investasi masuk tapi orang ditakut-takuti dengan isu radikalisme dan juga terorisme," ungkapnya.
Ketiga, soal kenaikan iuran BPJS yang memberikan dampak kepada masyarakat bawah.
Fadli mengatakan kenaikan iuran BPJS itu juga menjadi kontrovesial di tengah masyakarat kecil, di mana seharusnya BPJS lebih mengedepankan pelayanan dan hal tersebut sudah menjadi hak masyarakat.
Sebelumnya, Fadli sempat menjelaskan mengenai tugas dan fungsi eksekutif dan legislatif.
Meski Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kini menjadi Menteri Pertahanan Jokowi bukan berarti kader Partai Gerindra seperti dirinya tidak boleh mengkritisi pemerintah.
"Inilah cara berfikir oligarki kalau sudah masuk dalam kabinet ya selesai, tidak boleh mengkritik lagi," ujar Fadli Zon,
Sebagai mantan Anggota DPR yang bertugas sebagai legislatif wajib memberikan pengawasan dan kritikan pada pemerintah.
"Jadi kalau tadi saya menjelaskan peran eksekutif dan legislatif ya berbeda." pungkasnya.
Ia kembali menegaskan eksekutif dan legislatif memiliki tugas yang berbeda.
"Siapapun yang masuk di dalam eksekutif ya eksekutif, tugasnya, tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya ya eksekutif, tugas legislatif juga berbeda termasuk pengawasan dan kritik terhadap pemerintah," ungkapnya.
Fadli Zon mengatakan Jokowi lebih baik mendengarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subiato soal Ekonomi.
Baca: POPULER: Analisa Fahri Hamzah Dampak Prabowo Jadi Menhan | Fadli Zon Soal Ahok
Hal ini dinilai Fadli Zon perlu untuk dilakukan jika ingin ekonomi Indonesia membaik.
Fadli Zon mengatakan Prabowo Subianto dapat memberikan terobosan baru untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.
(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)
