TRIBUNNEWS.COM -  Menilai periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan peran legislatif harus tetap dilaksanakan.

Meski antara partai yang berada di dalam pemerintahan lebih banyak dibandingkan partai yang berada di luar pemerintahan, fungsi legislatif harus tetap berjalan.

Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon dalam program Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu (20/11/2019).

Melansir video tayangan yang diunggah Youtube Najwa Shihab, Fadli Zon menyebut harus tetap ada yang memperingatkan pemerintah.

Meski diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi.

Baca: Fadli Zon Tak Terima Irma Suryani Tuding Mulan Jameela Zalim Rebut Kursi DPR : Tak Ada Hubungannya!

Baca: Kritik Fadli Zon Kepada Pemerintahan Jokowi, Kritik Mulai Kenaikan BPJS hingga Isu Radikalisme

"Ya saya pikir harus ada yang tetap memperingatkan pemerintah, harus berbeda peran eksekutif dengan peran legislatif,” ucapnya.

Fadli Zon mengungkapkan, harus menjalankan peran masing-masing dalam berjalannya pemerintahan.

“Peran eksekutif dan legislatif berbeda. Siapa pun yang berada di eksekutif ya di eskskutif. Sedangkan tupoksi legislatif berbeda, termasuk pengawasan dan kritik,” ucapnya.

Beban Periode Sebelumnya

Fadli Zon menyebut pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini memiliki kontroversi dan beban masa lalu.

"Saya pikir memang banyak kontroversi dan beban-beban masa lalu, ada masalah masyarakat yang terbelah,” ucapnya.

Fadli Zon juga menyebut contoh permasalahan yang ada.

“Persoalan misalnya isu-isu yang dianggap memojokkan kelompok tertentu, dalam hal ini saya kira umat Islam,” ungkapnya.

Selain itu, Fadli Zon juga mengungkap beban lain yang dialami pemerintahan Jokowi di awal periode keduanya.