TRIBUNNEWS.COM -  Menilai periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengungkapkan peran legislatif harus tetap dilaksanakan.

Meski antara partai yang berada di dalam pemerintahan lebih banyak dibandingkan partai yang berada di luar pemerintahan, fungsi legislatif harus tetap berjalan.

Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon dalam program Mata Najwa yang disiarkan Trans 7, Rabu (20/11/2019).

Melansir video tayangan yang diunggah Youtube Najwa Shihab, Fadli Zon menyebut harus tetap ada yang memperingatkan pemerintah.

Meski diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi.

Baca: Fadli Zon Tak Terima Irma Suryani Tuding Mulan Jameela Zalim Rebut Kursi DPR : Tak Ada Hubungannya!

Baca: Kritik Fadli Zon Kepada Pemerintahan Jokowi, Kritik Mulai Kenaikan BPJS hingga Isu Radikalisme

"Ya saya pikir harus ada yang tetap memperingatkan pemerintah, harus berbeda peran eksekutif dengan peran legislatif,” ucapnya.

Fadli Zon mengungkapkan, harus menjalankan peran masing-masing dalam berjalannya pemerintahan.

“Peran eksekutif dan legislatif berbeda. Siapa pun yang berada di eksekutif ya di eskskutif. Sedangkan tupoksi legislatif berbeda, termasuk pengawasan dan kritik,” ucapnya.

Beban Periode Sebelumnya

Fadli Zon menyebut pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini memiliki kontroversi dan beban masa lalu.

"Saya pikir memang banyak kontroversi dan beban-beban masa lalu, ada masalah masyarakat yang terbelah,” ucapnya.

Fadli Zon juga menyebut contoh permasalahan yang ada.

“Persoalan misalnya isu-isu yang dianggap memojokkan kelompok tertentu, dalam hal ini saya kira umat Islam,” ungkapnya.

Selain itu, Fadli Zon juga mengungkap beban lain yang dialami pemerintahan Jokowi di awal periode keduanya.

“Kemudian ekonomi yang gagal meroket selama lima tahun, dan mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil. Itu catatan saya,” ucapnya.

Kemunduran Demokrasi

Fadli Zon menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

“Mundurnya demokrasi, menurut saya persoalan-persoalan yang merupakan kebebasan berekspresi dan berpendapat baik lisan maupun tulisan yang dijamin konstitusi, ternyata dikriminalisasi,” ucapnya.

Wujud kemunduran demokrasi dikatakan Fadli Zon adalah cara memperlakukan demonstrasi.

“Demonstrasi diperlakukan dengan keras, dengan kasar, itu adalah beban yang mempunyai jejak yang saya kira harus ada proses healing bagi demokrasi kita,” ucapnya.

“Jelas kok, terjadi kemunduran dalam demokrasi dan kebebasan sipil, itu nyata sekali,” tegasnya.

Harus Ada Kontrol

Fadli Zon menjelaskan peran kontrol harus dilakukan untuk menghindari pemerintah yang otoriter.

“Harus ada perubahan orientasi menurut saya. Kalau tidak ada, saya kira akan membahayakan. Karena kita akan menuju otoritarianisme,” ujarnya.

Fadli Zon juga menyebut hilangnya peran kontrol bisa sangat membahayakan.

“Karena oligarki kan sedang disusun sedemikian rupa dari perkumpulan begitu banyak partai politik, semakin kuat dan terlalu kuat, dan tidak ada lagi kontrol. Ketika tidak ada kontrol sangat berbahaya,” ujarnya.

Baca: Irma Suryani Sebut Mulan Zalim Rebut Kursi DPR Demi Ahmad Dhani, Fadli Zon Bereaksi Keras Tak Terima

Dibantah Fadjroel Rachman

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, menyanggah pernyataan Fadli Zon.

Ia menganggap Fadli Zon menggunakan cara berpikir masa lalu.

“Fadli ini berpikir dengan cara masa lalu, seolah-olah masa demokrasi ini sama dengan masa lalu, ini orang berasal dari masa lalu tiba-tiba datang,” ucapnya.

 Ia menilai Fadli Zon berlebihan dalam menyampaikan penilaiannya terhadap pemerintah

 “Tapi pernyataan Anda mengenai karakter pemerintahan keliru, Anda terlalu berlebih-lebihan untuk mengatakan itu. Tidak ada satu pun upaya kami untuk menyentuh kritik Anda Fadli, dan Fahri,” ucapnya.

Singgung Ahmad Dhani

Menjawab debat Fadjroel Rachman, Fadli Zon menyinggung hukuman yang sedang dijalani Ahmad Dhani.

"Sekarang, Ahmad Dhani apa urusannya kok ngomong seperti itu kemudian sampe satu tahun dihukum?" ucapnya.

Ucapan Fadli Zon ditanggapi oleh Fadjroel Rachman.

Ia menyebut negara ini negara hukum.

"Negara ini negara hukum, saudara yang Anda sebut tadi dihukum oleh pengadilan, bukan pemerintah," ungkap Fadjroel Rachman.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto)