TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan harus menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika menjabat sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut dijelaskan Fahri Hamzah dalam acara Aiman yang videonya diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (20/11/2019).

Fahri Hamzah mengkritik sikap pemerintah yang tidak terbuka mengenai penunjukkan Ahok yang akan mengisi posisi tertinggi di sebuah BUMN. 

Menurut Fahri Hamzah jika pemerintah diam saja seperti akan ada agenda tersembunyi dibalik pemilihan Ahok.

"Pertama itu kritik pada pemerintah dulu ya. Pemerintah itu ketika mau meletakkan orang, apalagi di lembaga yang diasumsikan oleh publik itu juga sebagai sebagian dari institusi pelayanan publik.

Paling tidak karena ada uang negara di situ. Dia harus menjelaskan apa yang akan dia lakukan," terang Fahri Hamzah.

"Ini jangan seperti akan ada agenda tersembunyi. Untuk memasukkan saudara Basuki.

Karena dia tidak jelaskan, misalnya orang bertanya. Apakah menurut undang-undang beliau sebenarnya boleh," tambahnya.

Fahri Hamzah kemudian menjelaskan pada Pasal 27 UUD dijelaskan seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Sehingga apa yang kini sedang terjadi pada Ahok seharusnya boleh terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Fahri Hamzah ingin pemerintah dapat menjelaskan hal tersebut.

"Pasal 27 UUD mengatakan, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya," jelas Fahri Hamzah.

"Apa yang terjadi dengan saudara Basuki haruslah boleh terjadi pada seluruh orang di seluruh Indonesia ini, di setiap jengkal tanah Indonesia ini."