TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persaudaraan Alumni (PA) 212 rencananya akan menggelar acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019.

Reuni ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan PA 212.

Acara semacam ini bermula dari aksi unjuk rasa di Monas pada 2 Desember 2016.

Pada saat itu, umat islam Indonesia mempermasalahkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahaja Purnama yang dinilai menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Baca : Kabar Buruk Anies Baswedan, Perbuatannya Soal TGUPP Ini Dinilai Langgar Hukum, Terancam Kena Sanksi

Baca: PA 212 Klaim Kantongi Izin Anies Baswedan, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta: Masih Mau Rapat Itu

Baca: PA 212 Akan Gelar Reuni Akbar 2 Desember 2019, Kepolisian Mengaku Belum Mendapat Surat Pemberitahuan

Setelah bergulir hampir tiga tahun, apakah PA 212 itu akan membentuk partai politik sebagai wadah penampung aspirasi?

Juru Bicara Acara Reuni 212, Awit Mashuri, mengaku belum memikirkan hal tersebut.

"Belum kepikiran," kata dia, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (22/11/2019).

Jika berkaca pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 lalu, PA 212 sempat mengeluarkan rekomendasi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri sebagai presiden.

Namun, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu akhirnya kalah dikontestasi Pilpres 2019 melawan Joko Widodo. Belakangan, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Untuk itu, pada tahun ini, Reuni 212 lebih kepada acara untuk menunjukkan eksistensi dan ajang pemersatu antar anggota.

Awit, menegaskan tidak ada muatan politik di acara tersebut.

"(Tujuan acara,-red) Persatuan umat. Menjaga ukhuwwah umat," kata Awit.

Tokoh Front Pembela Islam (FPI) itu menargetkan jutaan orang hadir di acara itu.

"Semoga berjuta-juta," tambahnya.