Politikus PKB: Ahok Harus Buktikan Memang Bisa Kerja Bukan Cuma Bicara
Syaikhul Islam Ali mengapresiasi penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Syaikhul Islam Ali mengapresiasi penunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina oleh Kementerian BUMN.
"Pertamina memang butuh sosok 'gila' untuk jadi lebih besar dan mungkin Presiden berpikir sosok itu adalah Ahok," ujar anggota Komisi Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup tersebut ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (22/11/2019).
Setelah ditunjuk, kata dia, kinerja Ahok ditunggu untuk memperbaiki Pertamina menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan perusahaan bidang yang sama di dunia.
Baca: Guntur Romli: Untuk Pegawai Pertamina yang Menolak Ahok Sebaiknya Mundur
Melalui kinerjanya, dia menjelaskan, Ahok menjawab keraguan sejumlah pihak atas kemampuannya.
"Patut ditunggu kinerjanya. Selama ini banyak yang menganggap Ahok cuma besar mulut saja. Ahok harus buktikan kalau dia memang bisa kerja bukan cuma bicara," katanya.
Lebih lanjut ia menyarankan agar Ahok fokus menjadikan Pertamina sebagai perusahaan berkelas dunia.
"Fokus saja jadikan Pertamina World Class company," jelasnya.
Terakhir ia menyarankan Ahok bersikap profesional dengan mundur dari keanggotannya dari PDI Perjuangan.
Baca: Resmi Menjabat Komisaris Utama Pertamina, Berapa Gaji yang akan Diterima Ahok?
"Kalau Ahok profesional harus mundur dari partai dong," ucapnya.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohit menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).
"Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi komisaris utama Pertamina," ujar Erick di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Baca: Respons Sekjen PDIP Soal Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Tidak Harus Mundur Dari Partai
Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina.
Sementara posisi direktur keuangan Pertamina, kata Erick, akan diisi oleh Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.
"Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah," ucap Erick.
Ahok harus ubah cara komunikasi
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade angkat bicara terkait penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina oleh Kementerian BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Tohir mengingatkan Ahok untuk menjaga sikap dan komunikasinya.
"Saya hanya mengingatkan beberapa hal kepada pak Erick. Sebelum dilantik Senin atau Selasa, tolong pak Ahok diajak kembali bicara, ingatkan pak Ahok agar mengubah cara berkomunikasi yang bersangkutan," ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Baca: BERLANGSUNG Live Streaming TV Online Indonesia vs Malaysia Siaran Langsung di Menoreh TV
Menteri BUMN menurut Andre harus mengingatkan Ahok agar tidak petantang petenteng dan berbicara kasar seperti yang dilakukannya sewaktu menjadi Gubernur DKI.
Andre Rosiade mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Baca: Respons Sekjen PDIP Soal Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina: Tidak Harus Mundur Dari Partai
Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka Komisi VI DPR tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.
"Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat," katanya.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero).
Baca: Erick Thohir Bakal Ajak Sandiaga Uno Pimpin Perusahaan BUMN?
"Insya Allah sudah putus dari beliau, pak Basuki (Ahok) akan jadi komisaris utama Pertamina," ujar Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Menurutnya, posisi Ahok nantinya akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris Pertamina.
Sementara posisi direktur keuangan Pertamina, kata Erick, akan diisi Ema Sri Martini yang saat ini masih duduk sebagai Direktur Utama PT Telkomsel.
"Sedangkan Pahala Mansury (sekarang direktur keuangan Pertamina) akan menjadi direktur utama BTN dan komisaris utama Pak Chandra Hamzah," ucap Erick.
Tak perlu mundur dari PDIP
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaan partai bila diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).
"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang," kata Hasto Kristiyanto di sela-sela Sekolah Pimpinan Dewan PDIP, di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).
Baca: Boni Hargens: Pengangkatan Ahok adalah Awal yang Menjanjikan
Hasto Kristiyanto meminta agar tak ada kecurigaan berlebih dengan keberadaan Ahok di BUMN seperti akan terjadi kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu.
Ia mengingatkan PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Menurutnya pada 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi.
Baca: Ahok Resmi jadi Komisaris Utama Pertamina (Persero), Erick Thohir Sebut Senin Mulai Bekerja
Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi.
"Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ucap Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto pun menyinggung soal sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok.
Baca: Erick Thohir Resmi Umumkan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Chandra Hamzah Komisaris Utama BTN
Hasto mengatakan dalam UU BUMN pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan yang bersifat strategis.
Termasuk penempatan direksi dan komisaris.
Dikabarkan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa langsung menjabat komisaris utama PT Pertamina (persero) pada hari ini.
Baca: Minta Ahok Ditangkap, Marwan Batubara Emosi Didebat Ali Ngabalin : Memang Anda Siapa ?
Ahok ditunjuk menjadi Komisris Utama Pertamina setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA).
"Pertamina bukan Tbk (perusahaan terbuka), jadi bisa segera diproses jadi komisaris utama, bisa hari ini atau Senin," kata Erick Thohir di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Sementara terkait adanya penolakan dari serikat pekerja Pertamina soal penunjukan Ahok, Erick Thohir menilai dalam penempatan setiap orang di sebuah perusahaan, pasti ada pro dan kontra.
"Terpenting begini, kasih kesempatan bekerja dan lihat hasilnya. Kadang-kadang kita suuzon orang ini begini-begini tanpa melihat hasil," katanya.