Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan meningkatkan kompetensi pekerja dalam negeri dengan menggenjot program vokasi.

Menurutnya, program vokasi nantinya dapat dimanfaatkan seluruh pekerja dalam negeri, baik pemegang kartu pra kerja maupun mengikuti kegiatan yang diadakan Kemenaker.

"Ini pekerjaan rumah ini untuk meningkatkan kompetensi pekerja," ujar Ida di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Ida menyebut, pekerja dalam negeri mayoritas merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah, sehingga program vokasi sangat diperlukan dalam peningkatan keahliannya.

Baca: Menaker: Kenaikan UMP DKI Jakarta 8,5 Persen Sudah Sesuai Aturan

Baca: Kemenko Perekonomian ke Nadiem Makarim: Indonesia Kekurangan Guru Vokasi

Baca: Intip Gaya Anggun 5 Srikandi di Kabinet Indonesia Maju Saat Dilantik,yang Biasa Maskulin Pun Berubah

"Data kami, 58 persen angkatan kerja kita itu pendidikan rendag, SMP ke bawah," ucap Ida.

Sementara terkait keluhan pengusaha terhadap pekerja Indonesia yang tidak terampil, Ida mengaku hingga saat ini belum menerima aduan.

"Belum terima aduan saya, yang jelas kami akan menjalankan program vokasi secara masif pada tahun depan," tutur Ida.

Sebelumnya, Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) mengeluhkan ada beberapa tantangan dalam berbisnis di Indonesia, mulai dari tenaga kerja kurang terampil hingga banyak korupsi

Wakil Presiden Senior Asia di Kamar Dagang AS Charles Freeman mengatakan, selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia berfokus pada deregulasi untuk menarik lebih banyak investor asing.

Namun, ia menyampaikan, laporan pihaknya mengungkapkan bahwa sebagian besar perbaikan telah dalam tahap awal untuk bisnis baru.

"Begitu izin dikeluarkan dan bisnisnya didirikan, masalah operasional yang biasa dan bahkan lebih mendasar tetap ada. Hal itu termasuk kurangnya pekerja terampil, ketidakpastian kontrak dan peraturan, dan korupsi," ujarnya di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Sementara, dengan masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo dimulai dan kabinet barunya baru saja diumumkan, komunitas bisnis Amerika ingin sekali mendengar rencana pemerintahannya.

Tujuannya, lanjut Charles, yakni untuk reformasi ekonomi dan peraturan yang akan terus membuka Indonesia bagi investor asing.

"Perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di sini sudah siap berinvestasi untuk membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunannya yang ambisius," pungkasnya.