TRIBUNNEWS.COM - Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan wacana penambahan masa jabatan jangan sampai terealisasi.

Hal tersebut diungkapkan Kholid dalam video yang diunggah kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (23/11/2019).

Baru genap sebulan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, muncul wacana masa jabatan presiden akan ditambah menjadi 15 tahun.

Menurut wacana yang beredar, perpanjangan masa jabatan presiden akan dilakukan melalui amandemen terbatas Undang Undang Dasar 1945.

Menurut Kholid, semangat reformasi bangsa Indonesia dilakukan dengan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga hal tersebut yang harus dijaga.

Kholid mengatakan PKS akan tetap menjaga semangat reformasi dan mendukung adanya demokrasi.

Ia berharap presiden dan wakilnya jangan sampai bisa dipilih terus-menerus hingga seumur hidup.

"Wah jangan sampai diperpanjang gitu lho. Justru spirit reformasi adalah kita membatasi kekuasaan itu dua periode dan itu adalah semangat yang harus kita tetap jaga," terang Kholid.

"Jadi PKS firm kita akan menjaga semangat reformasi, pro dengan demokrasi. Jangan sampai bisa dipilih lagi, dipilih lagi bahkan sampai seumur hidup. Wah itu bahaya," tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan, amandemen terbatas hanya menyangkut mengenai haluan negara.

Menurut Hasto Kristiyanto, masyarakat Indonesia membutuhkan arahan untuk menjadi rakyat yang adil dan makmur sehingga dirinya tidak setuju mengenai wacana tersebut.

Hasto Kristiyanto tetap menyetujui masa jabatan presiden sesuai dengan yang berlaku hingga kini, yakni dua periode.

"Sikap PDI Perjuangan adalah amandemen terbatas hanya terkait haluan negara," jelas Hasto Kristiyanto.

"Mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kami tidak sependapat karena semangat reformasi dalam membatasai masa jabatan presiden sebanyak dua periode," tegas Hasto.

Meski demikian, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani tidak melarang adanya wacana penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Menurut Arsul Sani, Indonesia merupakan negara demokrasi yang memperbolehkan penyampaian pendapat.

Contohnya seperti wacana tersebut yang kini sudah beredar di mana-mana.

Arsul Sani menuturkan untuk membiarkan pendapat ini berkembang di ruang publik.

"Karena ini negara demokrasi, ya kan tentu boleh-boleh saja orang kemudian menyampaikan diskursus, pendapat," kata Asrul Sani.

"Misalnya masa jabatan presiden itu kalau sekarang dua kali dianggep belum cukup mudah-mudahan bisa diperpanjang jadi tiga kali ya kan itu tidak ada yang melarang. Sama dengan pendapat yang lain sebaiknya masa jabatan presiden itu dibatasi satu kali masa jabatan saja tetapi delapan tahun. Itu kan juga sah sah saja. Biarkan diskursus-diskursus ini berkembang di ruang publik," tuturnya.

Arsul Sani mengatakan pihak internal MPR sama sekali belum membahas wacana tersebut.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)