Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KIPP: Ancaman Terhadap Demokrasi Jika Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode

Kaka Suminta, mengatakan upaya mengubah masa jabatan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia dari dua periode merupakan ancaman terhadap demokrasi.

KIPP: Ancaman Terhadap Demokrasi Jika Masa Jabatan Presiden Jadi Tiga Periode
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan upaya mengubah masa jabatan Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia dari dua periode merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Menurut dia, masa jabatan Presiden-Wakil Presiden selama dua periode, masing-masing periode berlangsung lima tahun, merupakan sebuah periode yang dianggap ideal baik dari sisi regenerasi kepemimpinan maupun penguatan demokrasi.

"Sehingga upaya untuk mengubah itu merupakan ancaman terhadap demokrasi," kata Kaka, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).

Dia menjelaskan, pengalaman pada masa pemerintahan orde baru, 1966-1998, memberikan pembelajaran bagi bangsa Indonesia mengenai pemerintahan yang represif dan cenderung memperpanjang masa kekuasaan.

"Walaupun dengan kedok pemilu yang tidak demokratis," kata dia.

Meskipun terdapat wacana pengubahan periode masa jabatan Presiden-Wakil Presiden, namun, dia memprediksi, Presiden Joko Widodo tidak akan mengambil kebijakan tersebut.

"Saya pikir pemerintahan Jokowi tak tergoda untuk menutup pintu demokrasi melalui amandemen konstitusi atau berbagai perangkat hukum lainnya," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas