Ada Calon Menteri Diminta Setor Rp500 Miliar

Disebut 'Ngawur'

Meski begitu, Humphrey mengatakan, tidak semua calon menteri yang dimintakan uang Rp500 miliar oleh partai pengusung.

Namun, menurutnya hal ini menunjukan buruknya integritas parpol di Indonesia.

"Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 miliar. Tapi, ada kejadian seperti itu, bagaimana parpol itu bisa melakukan rekrutmen pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada," tandasnya.

Baca: Humphrey Djemat: Sosok Jokowi, Ahok, Risma, dan Ridwan Kamil Tak Akan Muncul Tanpa Pilkada Langsung

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak didukung bukti dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik," tutur Baidowi.

Baca: Antara Jokowi dan Prabowo, Ini Jawaban Rizal Ramli saat Dipaksa Memilih hingga Vasco Ruseimy Tertawa

Baidowi meyakinkan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).