Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jadi Komut Pertamina, Ahok Ungkap Tak Tahu Soal Mafia Migas: Saya Nggak Tahu, Saya Bukan Godfather

Ahok mengaku tidak tahu mengenai adanya pihak yang menyalahgunakan wewenang di Pertamina atau yang disebut sebagai mafia migas.

Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Jadi Komut Pertamina, Ahok Ungkap Tak Tahu Soal Mafia Migas: Saya Nggak Tahu, Saya Bukan Godfather
Pertamina.com - KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN
Ilustrasi PT Pertamina dan Basuki Tjahaja Purnama 

TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengaku tidak mengetahui mengenai mafia migas dalam Pertamina.

Ahok diketahui secara resmi telah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Jumat (22/11/2019).

Dalam hari pertamanya bekerja, Ahok terlebih dulu mendatangi Kementerian BUMN untuk menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatannya.

Ahok tiba di Kementerian BUMN pada pukul 09.20 WIB.

Sebelum memasuki Gedung Kementerian BUMN, Ahok sempat ditanya oleh para awak media mengenai adanya pihak yang menyalahgunakan wewenang di Pertamina atau yang disebut sebagai mafia migas.

Menjawab pertanyaan mengenai mafia migas, Ahok mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya nggak tahu, mafia migas itu apa ya?" tanya Ahok kepada wartawan, di Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Berita Rekomendasi

"Saya kan bukan Godfather," lanjut Ahok dengan jawaban bercanda.

Sementara itu, saat ditanya mengenai impor minyak Indonesia yang diharapkan Erick Thohir bisa dikurangi, Ahok mengaku bukan haknya untuk menjawab hal tersebut.

Ia menegaskan bahwa tugasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah mengawasi kinerja Pertamina.

"Saya bukan dirut, saya sudah tahu, tapi itu bukan hak saya untuk bicara, itu tugas dirut dan direksi, saya hanya mengawasi internal," jelas Ahok.

Ahok mengaku, tugasnya saat ini hanya membantu mengawasi, sedangkan terkait impor minyak adalah wewenang dari Direkur Utama Pertamina dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Ini beda dengan gubernur dulu, ini kan wewenangnya ada di direktur utama sama Pak Erick yang punya, saya hanya duduk bantu ngawasin," ungkap Ahok.

Baca: Ditanya Soal Impor Migas, Ahok: Saya Bukan Dirut, Bukan Hak Saya Bicara

Ia mengatakan tugasnya sebagai komisaris utama yang membantu mengawasi tugas direktur utama dan direksi, akan dilihat masyarakat sebagai kerja sama tim yang baik.

"Jadi masyarakat melihat hasil perkembangannya kerja kita, jadi dinilai sendiri di lapangan seperti apa, hasilnya seperti apa, itu ada kerja sama tim," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengaku memberikan dukungan penuh kepada Ahok jika dirinya memimpin Pertamina.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Benny Ramdhani.

Dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (21/11/2019), menurutnya Ahok merupakan sosok yang pas untuk memimpin BUMN karena memilii  latar belakang bersih dan tegas.

"Ahok terujilah, orang yang bersih, tegas, dan untuk memimpin sekelas BUMN Ahok bisa, dan kita memberikan dukungan penuh," ujar Benny di Hotel Sultan, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Ia menyampaikan, Ahok merupakan sosok yang dibutuhkan oleh BUMN untuk memperbaiki sistem manajerial.

"Kita butuh BUMN ini diperbaiki secara mendalam, dilakukan pembenahan secara manajerial," jelasnya.

Baca: Ditanya Soal Impor Migas, Ahok: Saya Bukan Dirut, Bukan Hak Saya Bicara

Menurutnya, BUMN juga membutuhkan sosok tegas yang bisa melawan adanya praktik korupsi dalam perusahaan BUMN.

"Juga butuh sosok-sosok yang tegas, yang anti korupsi," lanjut Benny.

Ia mengawatirkan, ada kelompok yang ingin menguasai BUMN dan menjadikannya sebagai tempat mencuri uang negara.

"BUMN ini dikhawatirkan dikuasai oleh kelompok-kelompok yang kita sebut gangster, yang menjadikan BUMN sebagai ladang perampokan uang negara, yang akhirnya bisa merugikan," imbuhnya.

Hari ini, Senin (25/11/2019) PT Pertamina (persero) menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) di Kementerian BUMN dengan agenda perubahan dewan komisaris dan direksi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak ada persiapan khusus dalam kedatangannya di Kementerian BUMN itu.

Ahok mengaku belum mengetahui agenda selanjutnya setelah dirinya menerima SK pengangkatan dirinya.

"Saya diminta datang untuk terima SK, selanjutnya saya nggak tahu, belum ketemu kan," ujar Ahok.

Baca: Ahok Ditunjuk jadi Komut Pertamina, Sandiaga Uno: Kita Tunggu Kinerjanya

Ahok mengaku belum dikenal oleh Sekretaris Komisaris Pertamina, dengan bercanda, Ahok mengaku sekretaris tersebut belum mengenalnya sebagai lulusan rumah tahanan Mako Brimob.

"Saya mau ngomong sama sekretaris komisaris kan nggak ada, kantornya beda, kan dia belum kenal saya kan," ungkapnya.

"Ya kan dia nggak tahu, saya sudah lulus S3 dari Mako Brimob kan," canda Ahok.

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tiba di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019). (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

Kedepannya, sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok ingin kegiatannya didukung oleh semua masyarakat Indonesia.

Mengingat fungsi komisaris utama adalah pengawasan, Ahok berharap masyarakat menyampaikan informasinya.

"Saya harap tentu dukungan doa dari masyarakat ya, terus dukungan informasi dari masyarakat, karena fungsi saya kan pengawasan," jelas Ahok.

Menurutnya, informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, akan memudahkan pekerjaannya di Pertamina.

Dirinya berujar akan melihat informasi yang disampaikan masyarakat sesuai sistem yang berlaku di Pertamina.

"Semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami, tentu kami akan lihat sesuai sistem," ujar dia.

Ahok menyampaikan, akan melakukan pengawasan yang lebih baik jika masyarakat mengirim lebih banyak masukan dan pengaduan.

Baca: Soal Ahok di Pertamina, Said Didu Imbau agar Tak Ulangi Kebijakan saat Pimpin DKI: Bisa Dipenjara

"Pasti ada nomer pengaduan kan, semakin banyak nomer pengaduan, kami melakukan pengawasan lebih baik," jelasnya.

Fungsi pengawasan yang menjadi tugas Ahok, mengingatkan dirinya pada aplikasi Qlue di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dilansir dari laman Kompas.com, aplikasi Qlue sempat menjadi primadona warga Jakarta untuk mengadukan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar rumah mereka.

Melalui aplikasi Qlue, masyarakat DKI Jakarta bisa melaporkan adanya jalan rusak, selokan mampet, hingga tumpukan sampah agar nanti bisa diatasi petugas terkait dalam waktu singkat.

Ahok tiba di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).
Ahok tiba di kantor Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019). (Tangkap Layar Kompas TV)

Ahok menilai dirinya tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik tanpa ada masukan informasi dari masyarakat mengenai Pertamina.

"Kami tidak mungkin melakukan pengawasan tanpa informasi, ya istilahnya dulu di Jakarta ada Qlue lah, ada Qlue kita bisa awasin," ungkapnya.

Ahok mengaku tugasnya di Pertamina adalah membantu Nicke Widyawati berhasil menjadi Dirut Utama Pertamina dengan baik.

"Tujuan saya adalah membantu ibu Nicke dan kawan-kawannya berhasil menjadi dirut pertamina dalam sejarah kita, itu tugas saya," ujar Ahok.

"Saya hanya membantu mengawasi, melaporkan kepada Pak Erick, itu aja sih tugas saya," lanjut Ahok.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas