TRIBUNNEWS.COM - Basuki Tjahaja Purnama tiba di Kantor Kemeterian BUMN untuk menjalani Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina ini dilaksanakan pada Senin (25/11/2019) pukul 10.00 WIB.

Basuki Tjahaja Purnama yang kerap disapa Ahok bercerita mengenai harapannya terhadap masyarakat juga cukup besar agar dapat ikut andil dalam memberikan masukan.

Hal tersebut ia harapkan agar fungsi dari komisaris dapat berjalan secara baik.

"Juga dukungan informasi dari masyarakat, karena fungsi saya kan pengawasan. Semakin banyak masyarakat melaporkan kepada kami tentu kita akan lihat sistem pengaduan. Kita harap semakin banyak pengaduan, semakin banyak melapor, itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik,"kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, melansir dari siaran live KompasTV.

Tanpa adanya pengaduan dari masyarakat, menurutnya tak akan bisa memaksimalkan kerja sebagai komisaris dalam mengawasi kinerja di Pertamina.

"Karena nggak mungkin kita bisa mengawasi tanpa informasi. Ya istilahnya kayak dulu di Jakarta kita ada clue-lah, kita bisa awasin. Nah, tujuan saya membantu Ibu Nicke (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati) dan teman-temannya berhasil jadi direktur Pertamina dalam sejarah kita. Itu tugas saya," sambung Ahok.

Per hari ini, sudah dikonfirmasi seusai rapat selesai, bahwa Ahok sudah mulai aktif untuk bekerja sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina.

Hal ini juga telah disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang menjelaskan, bahwa Ahok akan langsung diminta menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan olehMenteri BUMN Erick Thohir.

“Setelah keluar surat (persetujuan dari presiden) akan dilakukan RUPS. RUPS akan dilakukan hari Senin untuk Pertamina mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina,” ujar Arya Sinulingga, Jumat (22/11/2019) di kantornya, Jakarta, melansir dari Kompas.com.

Sebelumnya penyebutan nama Basuki Tjahaja Purnama saat dipanggil Menteri BUMN Erick Tohir menuai pro dan kontra.

Diberitakan adanya pernyataan sikap Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Namun, pihak pemerintah melalui Menteri BUMN menyatakan sosok Ahok dinilai tepat karena sosoknya yang diharapkan menjadi pendobrak agar target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasikan.

Ia memberikan alasan, adanya pro dan kontra tersebut tidak menjadi masalah utama.