TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat tujuh staf khusus presiden yang kesemuanya dari kalangan milenial.

Ketujuh staf khusus Jokowi tersebut sempat menuai pro dan kontra.

Baca: Viral Seorang Guru Panjat Tiang Bendera Sekolah di Depok saat Upacara, Ini Penjelasannya

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Zaenal A Budiyono menilai pengangkatan staf khusus tersebut pada prinsipnya merupakan hak prerogatif Jokowi.

Karena itu, pengangkatan tersebut sama sekali tidak masalah dan bukan sebuah persoalan.

"Prinsipnya itu hak prerogatif presiden, tidak ada persoalan baik itu presiden mengangkat dari usia yang muda, dari segi umur itu tidak masalah, (juga) kapasitasnya,” kata Zaenal A Budiyono, Rabu (27/11).

Zaenal mengatakan, staf khusus presiden yang berasal dari kalangan milenial merupakan orang-orang berprestasi di bidangnya.

Memang yang perlu diperhatikan bidang orang-orang tersebut hampir sama.

"Dari segi usia tidak masalah, hanya saja latar belakangnya agak mirip-mirip. Ini kan kalau dilihat, mengangkat aktivis di bidang digital, seharus lebih berwarna," kata Zaenal.

Dalam hal ekonomi, misalnya, kata Zaenal, karena pertumbuhan sedang melambat, Presiden Jokowi juga perlu mengangkat staf khusus yang mengerti soal ini.

Karena itu, kalangan milenial yang perlu diangkat adalah orang yang paham sektor riil dan tidak hanya fokus pada bidang 4.0 saja.

Juga perlu mengangkat staf khusus yang paham isu-isu ketegangan sosial yang acap terjadi belakangan ini.

Baca: Eks Gubernur Riau Terima Grasi, ICW: Presiden Tak Miliki Komitmen Anti-korupsi yang Jelas

Itu sebabnya, pengangkatan staf khusus kalangan milenial itu harus dari berbagai latar belakang.

"Harus faham soal isu-isu yang berkambang. Sekali lagi, ini tidak ada masalah, hanya saja harus lebih beragam. Apalagi ini periode kedua pemerintahan Jokowi sehingga staf khusus yang diangkat mengerti betul permasalahan yang terjadi," kata Zaenal.