TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Indonesia dipastikan kembali mengikuti Konferensi Perubahan Iklim di Madrid, Spanyol. Gelaran Madrid Climate Change Conference (COP25/CMP15/CMA2), 2 hingga 12 Desember mendatang ini, Indonesia akan membawa dua misi yang akan diperjuangkan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong memastikan Indonesia sampai saat ini tidak pernah absen, selalu mengikuti kegiatan ini.  

Baca: Pulau Komodo Ditutup Sementara Per Januari 2020 Selama Setahun

"Dua agenda agenda kita dalam pelaksanaan COP25 nanti. Diplomasi, atau negosiasi serta pengingkatan penyebaran informasi melalui faviliun Indonesia disana. Karena tema kali ini adalah time to action," Alue Dohong mengungkap saat ditemui tribun beberapa waktu lalu.

"Maka, dalam penyebaran informasi nanti, kita akan banyak menampilkan atau memastikan bahwa Indonesia siap melaksanakan Paris agreement 1 Januari 2002 mendatang," lanjutnya.

Baca: WALHI Kaltim : Pelaku Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Diduga Pertamina dan Korporasi

Sedianya, sebelum dipindah ke Spanyol, negara Chile menjadi tuan rumah gelaran ini. Namun, situasi negara tersebut tidak memungkinkan menyelenggarakan konferensi internasional yang akan dihadiri oleh sekian puluh ribu orang dari berbagai negara seluruh dunia.

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, selaku National Focal Point to the UNFCCC memastikan, Indonesia menjadi bagian dari solusi atas tantangan perubahan iklim global.
Dengan tetap melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Baca: Anugerah Proper 2018, Tingkat Ketaatan Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup Makin Meningkat

"Indonesia memastikan mengambil bagian strategis, berperan aktif dalam proses negosiasi penyiapan Paris Agreement," ujarnya dikutip dari sambutannya dalam pedoman delegasi Indonesia yang akan mengikuti acara ini

"Sampai pada penyiapan guidance yang diperlukan untuk operasionalisasinya, yang juga dikenal dengan Paris Agreement Rule Book (PARB)," tambahnya.

Baca: Soal Target Turunkan Emisi 23 Persen, Menko Luhut Mengaku Tak Ingin Banyak Omong

Dijelaskan, pedoman dimaksudkan agar delegasi Indonesia yang ditugaskan dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia sesuai dengan mandat, tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Wamen LHK memastikan kembali, diplomasi yang akan dilakukan adalah bagaimana bisa memperkuat posisi Indonesia.

Termasuk dukungan dari negara lain dalam mewujudkan Nationally determined contributions (NDC) atau kontribusi secara nasional terkait target penurunan emisi nasional.

"Usaha kita atau target penurunan (emisi), 29 persen. Jika ada dukungan dari negara lain maka targetnya menjadi 49 persen. Kita membuka dukungan dari negara lain. Tentu, tidak dengan mendikte, mengatur-atur. Karena kita punya nasionalisme dan kedaulatan sendiri," Wamen LHK menegaskan.