KPK Ungkap Banyak Rekomendasi Pencegahan Korupsi Tidak Digubris Kementerian
Syarif menegaskan bahwa KPK telah memberikan rekomendasi untuk pencegahan korupsi. Namun, banyak rekomendasi yang tidak dijalani oleh kementerian.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Fajar Anjungroso
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengungkapkan banyak rekomendasi mengenai pencegahan korupsi yang diajukan oleh lembaganya tidak diikuti oleh kementerian.
Hal tersebut diungkapkan oleh Syarif saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI.
Kementerian pertama yang disebut oleh Syarif adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Syarif, pihaknya sudah melayangkan beberapa rekomendasi, namun tidak dijalani.
"(Rekomendasi KPK) ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Bahkan ada yang tidak diindahkan, contoh ESDM. Mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa sih lifting minyak dan gas di Indonesia. Kita sudah bilang, itu nggak boleh karena itu nggak akan efektif kajiannya, tetap dilaksanakan," ujar Syarif di ruang rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya pernah merekomendasikan terkait pengusutan izin 6.000 tambang ilegal. Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalani oleh Kementerian ESDM.
"Sampai hari ini tidak ada satu pun kasus yang diselidiki. Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambangnya banyak," ungkap Syarif.
Baca: Komisi III Khawatirkan KPK Jadikan Kewenangan SP3 sebagai Sumber ATM
Rekomendasi lain diberikan KPK kepada Kementerian ATR/BPN terkait kebijakan one map policy. Namun hingga saat baru satu provinsi yang menjalani rekomendasi tersebut.
Bahkan saya sampaikan disini yang baru siap itu baru Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah pun masih rekonsiliasi, tidak ada petanya. Apakah kita sudah instruksikan, sudah rekomendasikan? Sudah," tegas Syarif.
Syarif menegaskan bahwa KPK telah memberikan rekomendasi untuk pencegahan korupsi. Namun, banyak rekomendasi yang tidak dijalani oleh kementerian.
"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu. Dan terus terang saya kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak-bapak, ah pencegahan KPK itu nggak pernah melakukan apa-apa, we do a lot," tutur Syarif.
Rapat pada hari ini membahas evaluasi kinerja KPK 2015-2019.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK. Diantaranya Ketua KPK, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, La Ode Muhammad Syarif dan Alexander Mawarta.