TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait langkahnya yang mengangkat 12 wakil menteri (wamen) di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria asal Solo tersebut menanggapinya dengan santai dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Kalau mau ada yang gugat, ya saya kira tidak ada masalah," ujar Jokowi yang dilansir dari kanal YouTube metrotvnews Kamis (28/11/2019).

Baca: Sebut 54 Persen Pekerja Indonesia Pernah Alami Stunting, Jokowi Prioritaskan Pembangunan SDM

Baca: 3 Alasan Jokowi Berikan Grasi Mantan Gubernur Riau Annas Maamun, 7 Tahun Jadi 6 Tahun Penjara

Menurutnya adanya wamen ini bukan dilihat dari jumlahnya namun pekerjaan yang mereka jalankan.

Jokowi menuturkan wamen ini akan sangat membantu dalam pemerintahannya sehingga dapat bekerja secara efektif.

Karena 12 wamen ini akan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

"Ini bukan masalah banyaknya, namun pekerjaan apa yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.

"Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara lain yang penduduknya lebih sedikit, organisasinya seperti apa dan efektifitasnya seperti apa," imbuhnya.

Jokowi mengingatkan kalau Indonesia merupakan negara yang sangat luas.

Baca: Jokowi Jelaskan 5 Prioritas Kerja Kabinet Indonesia Maju, Sebut Pembangunan SDM Paling Sulit

Baca: Saksi: Muchtar Ependy Minta Rp 10 Miliar untuk Dibagi Kesembilan Hakim MK

Pemerintah harus mengelola negara dengan jumlah pulau serta jumlah penduduk yang tidak sedikit.

"Karena kita ini mengelola negara sebesar 17.000 pulau dengan 267 juta jiwa, itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban yang berat," ujarnya.

Sehingga wamen sangat dibutuhkan untuk membantu kerja kementerian dalam mengelola negara ini.

"Dalam mengelola negara, tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, dan cek lapangan itulah kenapa kami berikan," imbuh Jokowi.

Kemudian Presiden RI memberikan contoh terhadap beban yang ditanggung oleh BUMN dan Kementerian Desa.