TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pidatonya dalam acara Peringaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 KORPRI di Jakarta berencana menganti jabatan Eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI).

Presiden Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) untuk segera merealisasikan kebijakan ini. 

"Silahkan Eselon III dan IV kita potong. Kita ganti dengan AI," ujar Presiden Jokowi dikutip dari channel YouTube tvOneNews, Jumat (29/11/2019).

Menurut Presiden Jokowi, kebijakan ini akan mempercepat proses birokrasi yang ada.

"Saya yakin birokrasi kita akan lebih cepat," tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini berencana menjalankan kebijakan tersebut mulai tahun depan.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menpan RB, Tjahjo Kumolo menjelaskan maksud rencana Presiden Jokowi ini.

Tjahjo mengatakan perkembangan teknologi semakin pesat. 

Baca: Diserang Hiu dan Diselamatkan Lumba-lumba, Ini Perjuangan 12 Pemancing Bertahan Hidup di Tengah Laut

Menurutnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia kini diambil alih perannya oleh robot.

"Dulu misalkan mau masuk tol di layani oleh manusia, sekarang tinggal pencet tombol," terang Tjahjo.

Pria kelahiran 1 Desember 1957 ini menilai robot bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Tjahjo menambahkan, keberadaan eselon dari tinggkat I, II, III, IV, dan V bisa menghambat pelayanan publik.

Sehingga dirasa perlu untuk menerapkan kebijakan perampingan eselon dengan menganti eselon III, IV, dan V dengan robot.

"Akan kita rampingkan orangnya," kata pria berkacamata ini.

Dampak positif dan negatif penghapusan eselon

Ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto menilai kebijakan penghapusan eselon III dan IV memiliki dampak positif dan negatifnya.

Agus menjelaskan setidaknya ada tiga dampak positif dari penerapan kebijakan tersebut.

1. Birokrasi lebih efesien

Adanya penghapusan jabatan eselon III dan IV akan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Dosen Fakultas Hukum UNS ini melihat jika proses birokratis saat ini terlalu panjang, sehingga memakan banyak waktu.

"Sekarang ini proses kebijakan itu tidak cukup efisien, karena panjang ya, jalurnya sangat birokratif," ungkap Agus kepada Tribunnews.com melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.

"Dengan panjang dipotong jadi jadi lebih efektif," lanjutnya.

2. Hemat Anggaran

Keberadaan eselon I sampai IV di kementerian dan lembaga yang sangat banyak bisa membani keuangan negara.

Adanya penghapusan jabatan eselon III dan IV bisa menghemat pengeluaran negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Makin banyak eselonisasi, sebetulnya itu boros,"

"Makanya dengan cara dipotong positif karena akan menghemat biaya uang negara APBN," jelas Agus.

Baca: Viral Curhat Korban Pelecehan Seksual Lewat Video Call, Ini Pandangan Ahli

3. Integritas anti korupsi

Masalah pelik yang masih dihadapi bangsa Indonesia salah satunya adalah budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Agus melihat pengambilan kebijakan yang lambat akibat panjangnya birokrasi bisa memunculkan perilaku korup.

Semakin lambat birokrasi, masyarakat akan semakin meminta untuk dipercepat dengan berbagai cara.

Salah satunya dengan menyuap aparat sipil negara untuk mempercepat urusan publik masyarakat.

"Semakin dilambatin kan orang pengen minta cepat sehingga dipermainkan"

"Perilaku suap tinggi karena permainan di situ", ujarnya.

Adanya penghapusan jabatan eselon III dan IV diharapkan mampu mengurangi potensi perilaku korup di kalangan aparat sipil negara.

Berikutnya, Agus membeberkan setidaknya ada empat dampak negatif dari penghapusan jabatan eselon III dan IV.

1. Butuh waktu lama

Presiden Jokowi akan membutuhkan banyak waktu untuk menjalakan kebijakan ini.

Meningat banyaknya kementerian dan lembaga negara lain yang memiliki jabatan eselon III dan IV.

"Reformasi birokrasi itu gak bisa instan"

"Apa yang dilakukan Jokowi menurut saya ingin cepat dan instan. Itu tidak bisa," tutur Agus.

Agus memandingkan reformasi birokrasi di level negara dengan tinggat perusahaan.

"Beda reformasi sektor di corporate lebih cepat."

"Karena pengambilan keputusan orang per orang," lanjutnya.

Baca: Cerita Selamatkan 12 Pemancing di Tengah Laut, Ini 7 Fakta Lumba-lumba yang Jarang Diketahui

2. Pelayanan publik yang dikorbankan

Agus menyebut Presiden Jokowi membutuhkan banyak persiapan untuk mereformasi birokrasinya.

Ia menyarankan kepada mantan Wali Kota Solo itu untuk membuat road map.

Dengan harapan rencana menghapus eselon III dan IV tidak dilakukan secara instan.

Sehingga pelayanan publik tidak menjadi korban.

"Butuh apa yang saya sebut road map atau blue print.

"Itu harus dilakukan dengan jeli. Tidak bisa dilakukan secepat itu" katanya.

3. SDM yang belum merata

Presiden Jokowi tidak hanya berfokus kepada penghapusan jabatan eselon III dan IV namun juga pemerataan sumber daya manusia (SDM).

Agus melihat masih ada masalah menumpuknya SDM di beberapa kementerian, sedangkan di kementerian lainya masih kurang.

"Ada beberapa SDM mesti ditaruh ke tempat lain biar ekosistem kerja berjalan baik"

"Ada kementerian sangat kegemuk ada kementerian yang kurang" ucap Agus.

4. Asas prioritas

Agus melihat kebijakan penghapusan jabatan eselon III dan IV tidak bisa dipukul rata ke seluruh kementerian.

Menurutnya, reformasi birokrasi harus berdasarkan asas prioritas dan sesuai kebutuhan masyarakat paling mendesak.

"Tidak bisa semua, harus prioritas"

"Kalau mau reformasi di sektor keuangan dulu, harus fokus," jelasnya.

(*)

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)