TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wacana mengembalikan pemilihan presiden dari langsung oleh masyarakat menjadi tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan kemunduran demokrasi.

Bahkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR mengkhianati reformasi 1998.

"Reformasi 1998, kita sepakat kedaulatan rakyat dilaksanakan langsung. Dan ini menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat. Karena mendapat mandat langsung dari rakyat," ujar anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Baca: Istana Sebut Jokowi Tak Ingin Pemilihan Presiden Melalui MPR

Menurut dia, kembalinya pemilihan Presiden oleh MPR dapat melemahkan legitimasi Presiden.

"Plus rentan diganggu oleh MPR," jelas mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.

Dia menegaskan, pemilihan presiden harus tetap langsung oleh rakyat.

Hanya saja memang harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar semakin baik sistem pemilihan presiden di Indonesia.

Baca: PBNU, PKB, PPP Setuju Wacana Pilpres melalui MPR namun Ditolak Oposisi, Pakar hingga Politisi Golkar

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, menyampaikan usulan agar pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dilakukan oleh MPR.

Hal tersebut disampaikan oleh Said Aqil kepada pimpinan MPR di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019). Saiq Aqil mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan usulan Munas NU 2012 di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat.

"Tentang pemilihan presiden kembali ke MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek Cirebon 2012," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Menurut Said Aqil, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah para kiai NU. Pertimbangan NU memberikan usulan itu karena besarnya biaya yang ditanggung akibat pemilihan presiden secara langsung terutama ongkos sosial.

Dirinya menyontohkan perselisihan yang terjadi saat Pilpres 2019 lalu. Said Aqil mengatakan tidak seharusnya terjadi pertikaian seperti itu lagi.

"Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," tutur Said Aqil.

"Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung gak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?" tambah Said Aqil.

Baca: PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, Yunarto WIjaya: Semoga Para Senior Tak Lupa Sejarah Jatuhnya Gus Dur

Menurutnya keputusan ini diambil demi persatuan bangsa. Dirinya memastikan usulan NU tidak terkait dengan kepentingan politik.

"Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," pungkas Said Aqil.