TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait wacana penghapusan ujian nasional (UN).

Hanya saja politikus Demokrat ini mengingatkan, agar penghapusan ini harus diikuti standar kelulusan pengganti UN.

Apalagi wacana penghapusan UN ini bukan baru diwacanakan pada masa Nadiem Makarim, tapi sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy.

Baca: Wacana Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Pemerhati Pendidikan: Sudah Tepat

"Kalau mau diubah, apa nanti gantinya? Apakah standar kelulusan di sekolah saja, atau per provinsi, atau bagaimana? Apakah nilai murni NEM, atau kembali pada sekolah atau level provinsi? Itu perlu ditentukan," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu dia meminta Nadiem benar-benar mengkaji secara matang pengganti UN.

Dia tidak mau, pengganti UN malah akan membebani para siswa, misalnya untuk mengikuti les dan bimbingan belajar lantaran harus mengejar level yang ditetapkan sekolah masing-masing.

Baca: Rokcy Gerung: Peringatan Hari Guru Semacam Keyakinan Kegagalan Pemerintah Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Dia pun menjelaskan, wacana penghapusan UN masih belum belum pernah dibahas Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai perlu diadakan penilaian atau asesmen kepada siswa secara berkala sebagai alternatif pemetaan kualitas pendidikan.

"Adanya Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan dan standardisasi kompetensi siswa secara nasional. Namun demikian, sering kali Ujian Nasional memberikan tekanan dan beban yang berat, baik bagi siswa, orang tua murid, maupun guru. Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," kata Hetifah melalui keterangannya, Jumat (29/11/2019).

Baca: Fadli Zon Kritik Teks Pidato Nadiem Makarim yang Viral, Fahri Hamzah Balas Menyebutnya Puisi

"Oleh karena itu, saya mengusulkan, jika benar UN akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional. Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," imbuhnya.

Hetifah mengungkapkan sering kali UN dijadikan ajang bagi sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi.

Di satu sisi, hal ini baik karena dapat memicu semangat belajar siswa.

Namun, di sisi lain hal ini juga banyak berdampak negatif, seperti adanya tekanan dari Pemda terhadap sekolah, maraknya peredaran bocoran dan bahkan kecurangan yang dibiarkan oleh oknum guru.

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi. Sekolah dan daerah diharapkan akan berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujar Politikus asal Kalimantan Timur ini.