TRIBUNNEWS.COM - Ketua Panitia Reuni 212, Awit Masyhuri mengklaim persiapan acara sudah 90 persen.

Ia menyebutkan, panita sudah mengantongi izin dari Kepolisian Daerah (Polda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Awit Masyhuri juga berterima kasih kepada Polda dan Pemprov karena telah mengizinkan acara munajat dan maulid akbar Reuni 212.

"Persiapan panitia Maulud Agung dan Reuni 212 telah mencapai 90 persen, sejumlah perizinan dan rekomendasi telah dikantongi panitia," ungkap Awit Masyhuri dilansir dari kanal YouTube KompasTV, Jumat (29/11/2019).

Rencananya, Reuni 212 akan digelar tanggal 2 Desember 2019, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyatakan, tujuan Reuni 212 yakni untuk menjaga spirit 212, melawan penista agama, dan menegakkan keadilan di Indonesia.

Dalam acara tersebut, nantinya akan di isi dengan kegiatan zikir, munajat, dan tausiah.

"Kalau tuntutan itu kan bentuknya demo, kita minta ketemu, minta audensi. Ini kan tidak, bentuknya kita dzikir, munajat, dan tausiah, jadi bukan tuntutan," kata Slamet Maarif dilansir dari kanal YouTube TvOneNews, Selasa (26/11/2019).

Pertama kali Aksi 212 diselenggarakan karena adanya kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pada Reuni 212, 2 Desember 2019 mendatang, dilakukan karena pelecehan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.

Ketika disinggung keterkaitan Reuni 212 dengan urusan politik, Maaruf membantah hal itu.

Menurutnya urusan politik sudah selesai dan Reuni 212 tidak mempunyai target politik.

Pada Reuni 212 mendatang, Maaruf mengungkapkan panitia tidak mengundang tokoh politik.

"Untuk tahun ini kita tidak mengundang tokoh politik, dari partai manapun kita tidak mengundang, secara umum semua umat Islam dan semua bangsa Indonesia kita undang," katanya.