Pemilu Tidak Langsung Dikhawatirkan Munculkan Oligarki
Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemilihan umum tidak langsung menimbulkan pro dan konta.
Menurut Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto, munculnya wacana pemilu tidak langsung belakangan ini menunjukkan adanya pergeseran demokrasi ke arah oligarki.
Baca: Mengenal Istilah Ombimbus Law yang akan Dibahas Pemerintah dengan DPR RI
Setidaknya, muncul dua wacana pemilu di tengah rencana amendemen UUD 1945, yakni wacana presiden kembali dipilih MPR dan Pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Wacana para elite politik beberapa waktu belakangan ini tentang pemberlakuan pemilu tidak langsung, bisa membuka ruang yang sangat terbuka tumbuh suburnya oligarki demokrasi," ujar Didik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/11/2019).
Pemerintahan oligarki artinya kekuasaan politik dipegang oleh segelintir orang atau kelompok tertentu saja.
Didik mengatakan, apabila oligarki sudah menguasai demokrasi, maka dipastikan cita-cita terwujudnya pemerataan kekuasaan dan kemakmuran rakyat semakin jauh.
Menurut dia, pemerintahan oligarki akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan di masyarakat serta terpusatnya kekuasaan dan kekayaan.
"Kalau sampai oligarki menguasai dan mengontrol sistem demokrasi, maka jangan salahkan kalau oligarki demokrasi akan abai terhadap kebutuhan dan kepentingan rakyat," kata Didik.
Pemberlakuan sistem pemilu secara tidak langsung, lanjut Didik, berpeluang merampas hak dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya.
Selain itu, kesempatan rakyat untuk ikut berkompetisi dan dipilih menjadi pemimpin secara sehat dan fair akan semakin sempit.
"Kalaupun dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada langsung perlu penyempuraan, sudah seharusnya dilakukan perbaikan bukan menggeser bandul demokrasi yang selama sudah berjalan baik, berjalan demokratis dan fair," tutur dia.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, dalam safari politik ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pihaknya mendapat banyak masukan terkait isu kebangsaan.
Salah satunya, isu mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.
