TRIBUNNEWS. COM - Anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Agust Hamonangan mengklarifikasi kabar rekannya William Aditya yang melanggar kode etik.

Agust Hamonangan menyampaikan, anggota DPRD William Aditya belum dinyatakan vonis bersalah.

Diketahui sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Rakyatnya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan William Aditya ke BK DPRD DKI Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com, Sugiyanto menilai bahwa William Aditya telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosialnya.

Dalam anggaran tersebut di antaranya tercantum pengeluaran untuk Lem Aibon senilai Rp 8,2 miliar yang langsung viral di masyarakat.

Kini, BK DPRD DKI Jakarta telah merespons laporan dari Sugiyanto tentang kasus William Aditya tersebut.

Hasilnya, pihak BK setuju dengan sikap kritis yang dilakukan oleh William Aditya.

Namun, William dianggap tak mengindahkan unsur profesional dan proporsionalitas selaku anggota DPRD DKI Jakarta.

Kabar beredarnya respons BK terhadap laporan Sugiyanto pun menuai perhatian masyarakat.

Diberitakan di beberapa media bahwa William telah melanggar kode etik seperti laporan yang disampaikan Sugiyanto sebelumnya.

Agust Hamonangan menegaskan, BK DPRD Jakarta hanya memberi rekomendasi sanksi kepada William, bukan vonis bersalah.

"Belum ada vonis bersalah terhadap bro William. Yang ada adalah rekomendasi dari Badan Kehormatan yang diberikan kepada Ketua DPRD," ungkap Agust Hamonangan melansir dari telewicara kanal Youtube KompasTV.

Menurutnya, William sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai DPRD DKI Jakarta dengan baik.

"Perlu saya tegaskan juga bahwa kita tidak sampai pada penulisan di dalam rekomendasi melanggar kode etik. Jadi tidak ada kata-kata mengatakan bahwa William melanggar kode etik," jelas Agust.

Pihaknya mengatakan, BK DPRD Jakarta hanya menyatakan William sudah melakukan fungsi dewan, sudah kritis, sudah adil dan sudah profesional.

Namun yang dipermaslahkan aadalah sikap Wiliam yang belum secara proporsionalitas.

Sementara itu, BK DPRD DKI Jakarta telah menyelesaikan pembahasan terkait kasus William yang mengungkap dengan mengunggah anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di media sosial pribadinya.

Setelah dikaji oleh BK DPRD DKI Jakarta tersebut, kini William Aditya akan diberikan sanksi berupa rekomendasi teguran lisan.

Adapun sanksi tersebut mengacu pada Keputusan Dewan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Pasal 13 ayat 2.

Pasal tersebut berbunyi:

Anggota DPRD DKI Wajib bersikap kritis, adil, profesional dan proporsional dalam melakukan kemitraan kepada eksekutif.

Keputusan Dewan tersebut juga berlaku untuk semua anggota.

Hal ini disampaikan Agust yang mengungkap isi draf rekomendasi dari BK DPRD Jakarta.

"Tapi yang jelas dari draf rekomendasi ada beberapa hal, beberapa poin yang bahwasannya kita sepakati. Artinya bahwa apa yang dilakukan William ini adalah sebagai fungsi penguatan dewan," ujar Agust.

Semua pihak dewan pun juga menyepakati keputusan tersebut untuk diterapkan pada masih-masing individu.

Namun, di sisi lain terkait hal tersebut, Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan Wiliam melakukan kekeliruan ringan dan akan mendapatkan sanksi ringan.

Menurut Nawawi, tindakan Wiliam tak proporsional karena William bukan anggota Komisi E yang membidangi pendidikan.

Oleh karena itu, menurut Nawawi, William dinilai tidak tepat jika menyampaikan soal anggaran Lem Aibon.

Agust berharap Agust berharap jika akhirnya ada sanksi ringan yang akan dikenakan bila William diputuskan melanggar kode etik, maka harus disampaikan di ruang terbuka.

Ia juga berharap rekomendasi ini tidak menghambat para anggota lain untuk bersikap transparan seperti William. (*)

(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)