Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana mengembalikan pemilihan presiden dari langsung oleh masyarakat menjadi tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendapat penolakan dari para elite politik.

Berikut pandangan sejumlah elite partai politik menanggapi wacana pemilihan presiden melalui MPR:

1. PKS

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, mengembalikan pemilihan presiden ke MPR mengkhianati reformasi 1998.

"Reformasi 1998, kita sepakat kedaulatan rakyat dilaksanakan langsung. Dan ini menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat. Karena mendapat mandat langsung dari rakyat," ujar anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (1/12/2019).

Menurut dia, kembalinya pemilihan Presiden oleh MPR dapat melemahkan legitimasi Presiden.

"Plus rentan diganggu oleh MPR," jelas mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini.

Dia menegaskan, pemilihan presiden harus tetap langsung oleh rakyat.

Hanya saja memang harus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar semakin baik sistem pemilihan presiden di Indonesia.

2. Partai Demokrat

Hal senada juga dissampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan kepada Tribunnews.com, Minggu (1/12/2019).

"Ingatlah masa dimana kita menginginkan demokrasi yang sempat samar dan dirasa hambar oleh rakyat. Ketika pekik dan jeritan suara kita menggema untuk meminta hak memilih secara langsung calon pemimpin tanah air ini," ujar anggota DPR RI ini.

Dia tidak ingin, bangsa ini seolah lupa betapa sakitnya berpolitik, jika peta pertarungan hanya tersaji di meja para elit.