TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 9 ribu lebih personel gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan langsung untuk mengamankan acara reuni 212 di Monas, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Pengamanan di sekitar silang Monas dibagi menjadi 7 sektor sampai ke kawasan Tanah Abang.

Yang menjadi fokus pengamanan ada di depan Istana Negara. 

Sesuai imbauan dari Polda Metro Jaya, pengamanan tidak dilengkapi senjata tajam maupun senjata api karena ini adalah acara yang bersifat damai.

BACA JUGA : Kata Pengamat soal Dampak yang Timbul dari Reuni 212

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus tegaskan, tidak ada penutupan dan pengalihan lalu lintas pada acara reuni 212.

Ia juga mengatakan, di setiap perempatan dan pertigaan, ada polisi lalu lintas yang mengatur supaya tidak terjadi kemacetan di sekitar area Monas.

Untuk pengamanan, sudah ditempatkan TNI dan Polri di 7 sektor di area silang Monas. 

"Tidak ada penutupan dan pengalihan sampai dengan saat ini. Semua berjalan sepeti biasa di setiap perempatan pertigaan jalan sudah kita tempatkan dari polisi lalu lintas."

"Di tujuh sektor ada pengamanan dari TNI dan Polri," ujarnya dilansir melalui siaran langsung YouTube Kompas TV, Senin (2/12/2019).

Panitia juga diharapkan melakukan kegiatan ini dengan tenang dan damai tanpa ada halangan sesuai dengan kesepakatan. 

BACA JUGA : Stasiun Gambir Padat, Peserta Reuni 212 Harus Antre Panjang untuk ke Toilet

"Kami sudah sepakat dengan panitia akan melakukan kegiatan ini dengan tenang dan damai tanpa ada sesuatu," ujarnya. 

Sebelumnya, Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra memberikan pernyataan acara reuni 212 boleh diselenggarakan. 

Menurutnya sampai dengan saat ini pihak kepolisian tidak melihat ada sebuah pergerakan pergerakan yang menuju ke Jakarta sehubungan dengan acara tersebut.

Tapi, ia menghimbau seluruh peserta reuni 212 untuk tunduk kepada aturan yang berlaku tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. 

"Agar seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini hendaknya tunduk kepada aturan yang berlaku sebagaimana undang undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum," ujarnya dilansir melalui YouTube Metro TV, Kamis (28/11/2019). (*)

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)