Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi mendaftarkan diri menjadi calon Ketua Umum Golkar.

Didampingi sejumlah tim pemenangnya, Bamsoet tiba di kantor DPP Golkar, Senin (2/12/2019) siang untuk menyerahkan formulir pendaftaran.

Baca: Nasdem: Pak Jokowi Jangan Terlalu Baper

"Hari ini saya datang untuk menyerahkan semua persyaratan yang diminta untuk mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum partai Golkar periode 2019-2024," kata Bamsoet yang mengenakan jaket kuning berlogo partai Golkar.

Ia mengatakan perjalanannya untuk maju dalam pemilihan ketua umum Golkar tidak lah mudah.

Baca: Wacana Presiden Bisa Menjabat 3 Periode, Joko Widodo Buka Suara: Lebih Baik Gak Usah Amandemen

Tanpa menjelaskan rintangannya, Bamsoet mengatakan nekad maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar agar partainya menjadi lebih baik.

"Tentu dengan suatu niat, suatu tekad, agar partai yang kami cintai ini ke depan bisa jauh lebih baik dan tata kelola partai juga bisa jauh lebih baik sesuai AD/ART serta PO atau peraturan organisasi," katanya.

Bamsoet mengatakan menjadi pimpinan partai berbeda dengan perusahaan.

Baca: DPR Sebut Majelis Taklim Harus Terdaftar di Kemenag Berlebihan dan Bisa Bebani Presiden

Pimpinan partai tidak boleh melakukan pendekatan dengan cara intimidatif.

Karena menurut Bamsoet anggota partai tidak digaji.

"Kalau partai ini ingin besar saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua pengurusnya harus konsisten melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita dari partai. Pola partai tentu berbeda dengan sebuah perusahaan. Karena anggota dan kader-kadernya tidak digaji, tidak menerima imbalan apapun, ini adalah kerja sukarela, kerja-kerja politik, " katanya.

Jokowi tegaskan Munas Golkar tidak bisa diintervensi pihak luar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemilihan ketua umum Partai Golkar tidak mungkin diintervensi pihak luar.

"‎Itu kan urusan internal Golkar. Munas urusan internal Golkar. Partai besar pengalaman politiknya panjang tidak mungkin bisa diintervensi menteri eksternal," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2019).