TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi reuni 2 Desember atau yang disebut reuni 212 digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (2/12/2019).

Apakah dampak yang ditimbulkan dari reuni tersebut?

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan dampak yang ditimbulkan sangat tergantung pada apa yang disampaikan dalam reuni tersebut.

Baca: Stasiun Gambir Padat, Peserta Reuni 212 Harus Antre Panjang untuk ke Toilet

Baca: Orasi di Monas, Anies Baswedan: Reuni 212 Cermin Persatuan Indonesia

Baca: Orasi di Monas, Anies Sempat Koreksi Jumlah Peserta Reuni 212 dari Ribuan Menjadi Jutaan

"Tergantung apa yang mereka sampaikan dalam reuni ini. Jadi kalau reuni ini sebagai sesuatu penyampaian aspirasi, tuntutan dan sebagainya, dan itu dilakukan sesuai dengan tata tertib aturan, maka saya kira ini akan jadi energi bagi pemerintahan kita," ujar Emrus, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (2/12/2019).

Emrus berpandangan tak masalah apabila memang ada kritik atau masukan yang ditujukan kepada pemerintah oleh 212.

Apalagi bila kritik tersebut dapat memperbaiki kinerja-kinerja dari penyelenggara pemerintah.

Demonstrasi sendiri, kata dia, lazim dilakukan sebagai input politik jika dilihat dari sisi sistem politik suatu negara.

Sehingga input tersebut juga harus dilihat apakah masukan yang positif bagi negara itu.

"Karena kalau kita bicara sistem politik suatu negara, bahwa demonstrasi itu untuk input politik. Sehingga ketika rezim memprosesnya itu membuat suatu output politik," kata dia.

"Nah dalam kasus ini, sangat tergantung input politik yang diberikan teman-teman 212 dalam reuni ini. Kalau itu tujuannya memang untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masukan itu positif bagi bangsa, saya kira itu hak demokrasi bagi mereka," tuturnya.