TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memberikan tanggapannya terkait polemik isu pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Tanggapan disampaikan Fadli Zon saat menghadiri acara Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Melansir Warta Kota, ia mengaku mengikuti perkembangan kasus tersebut.

"Saya cukup dekat mengikuti kasus ini, berkali-kali beliau kembali ke Indonesia ada kesulitan," ujarnya.

Fadli Zon menilai hal ini adalah bukti kegagalan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi.

"Ini ada kegagalan dari pemerintah dalam melakukan diplomasinya," kata ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon menganggap ada pihak yang tidak ingin Rizieq Shihab kembali ke Indonesia.

Baca: Pakai Peci Hitam dan Serban Hijau, Fadli Zon Diajak Selfie oleh Peserta Reuni 212 di Kawasan Monas

Fadli Zon berujar bila pemerintah memiliki keinginan menyelesaikan, polemik tersebut bisa selesai dalam tempo cepat.

"Pemerintah kalau mau saya kira sangat sebentar sekali."

"Saya katakan paling sehari langsung beres kalau pemerintah mau ya, tapi pemerintah kelihatannya enggan," tuturnya.

Fadli Zon juga menilai polemik Rizieq Shihab merupakan pengasingan politik oleh Pemerintah Indonesia.

"Boleh dikatakan begitu, karena pemerintah tidak mampu," ucapnya.

Bahkan, katanya, jika Rizieq Shihab mengalami masalah di Arab Saudi, setidaknya ia akan terkena sanksi deportasi.

Namun, justru sebaliknya, Pemerintah Arab Saudi mengaku tak ada masalah dengan Rizieq Shihab.

"Saya tahu Dubes Arab Saudi yang lama pun ya, Pak Osama, selalu mengatakan mereka tidak ada masalah dengan HRS, bahkan dibela. Berarti yang ada masalah itu kan pihak di Indonesia yang meminta HRS untuk tidak kenbali. Ini yang harus diselidiki," paparnya.

Tanggapan Rizieq Shihab

Baca: Reuni 212 : Manifesto Perlawanan Islamis terhadap Nasionalis

Meski Rizieq Shihab belum diperbolehkan meninggalkan Arab Saudi, dirinya tetap memberikan sambutan di Reuni 212 melalui sebuah video.

Dilansir Youtube Front TV, Rizieq Shihab memberikan sambutannya dari Kota Mekah, Arab Saudi.

Selain mengapresiasi penyelenggaraan Reuni 212 tahun 2019, Rizieq Shihab menyampaikan permohonan maaf.

"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, sampai saat ini saya belum bisa ikut hadir bersama dalam acara Reuni Akbar 212," ucapnya.

Rizieq Shihab mengungkapkan dirinya dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, namun atas permintaan pemerintah Indonesia.

"Pertanyaannya, kenapa saya belum bisa pulang sampai hari ini?"

Baca: Tidak Bisa Hadiri Reuni 212, Habib Rizieq Minta Maaf

"Karena saya masih dicekal oleh pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan atas permintaan pemerintah Indonesia," ucapnya.

Rizieq Shihab meminta pemerintah Indonesia menyudahi kebohongan.

"Karenanya saya meminta kepada pemerintah Indonesia, sudahlah, akhiri segala kebohongan, akhiri segala dusta dan bohong di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Menurutnya, keterangan dari Duta Besar Arab Saudi sudah dapat menyimpulkan permasalahan ada di pemerintah Indonesia.

"Sebetulnya kalau kita jujur, apa yang sudah dinyatakan oleh Duta Besar Arab Saudi yang lama, beliau pernah menyatakan Saudi setiap saat siap mengembalikan Habib Rizieq ke Indonesia, akan tetapi silakan anda tanyakan tentang sikap dari pada pemerintah anda sendiri," ucapnya.

Rizieq Shihab menilai pernyataan tersebut sudah cukup menunjukkan adanya suatu hal dari pemerintah Indonesia yang membuat dirinya masih dicekal sampai saat ini."Kami minta kepada pemerintah Indonesia, stop kebohongan, stop dusta," ucapnya.

Lebih lanjut, Rizieq Shihab menyebut hanya pemerintah Indonesia yang bisa menjawab alasan dirinya masih dicekal hingga saat ini.

"Jangan ditanyakan kepada saya (soal pencekalan), jangan juga ditanyakan kepada pemerintah Saudi, tapi tanyakan saja kepada pemerintah Indonesia, yang sudah membuat pesanan pencekalan tersebut bahkan membuat pengasingan dalam kemasan pencekalan," ujarnya.

Rizieq Shihab juga mengaku tudingan pemerintah Indonesia yang menyebut dirinya tidak melapor ke KBRI yang berada di Arab Saudi tidaklah benar.

"Saya sampaikan khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia, pada saat terjadi pencekalan, pihak yang pertama kali saya hubungi dan saya beri tahu adalah otoritas pemerintah RI.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P) (Wartakotalive/Joko Supriyanto)