TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR menyoroti permintaan anggaran pembuangan stok beras (disposal stock) yang mutunya sudah berkurang oleh Perum Bulog.

Sekretaris fraksi PPP DPR Achmad Baidowi (Awiek) menekankan permintaan disposal stock hingga 20.000 ton beras merupakan bukti keputusan impor beras tidak menggunakan data yang valid.

"Beras yang disimpan selama lebih dari 1 tahun membuktikan Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian tidak mampu memprediksi kebutuhan beras secara tepat, sehingga impor yang dilakukan pun berlebihan dan pemborosan," kata Awiek melalui keterangannya, Selasa (3/12/2019).

Baca: Elite PPP: Wajar Jokowi Marah Tanggapi Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Baca: Fraksi PPP DPR Usul 5 RUU Inisiatif Masuk Prolegnas

Baca: Pendaftaran Ditutup Hari Ini, Ini Jadwal Seleksi CPNS 2019 di Kementerian Perdagangan

Diketahui, Bulog meminta penggantian anggaran untuk mengolah atau memusnahkan 20.000 ton beras yang sudah mengendap di gudang Bulog selama lebih dari setahun.

"Dibuangnya beras sebanyak 20.000 ton dengan nilai Rp 160 miliar merupakan sebuah kerugian negara yang tidak kecil, perlu ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian besar ini," ujarnya.

Proyeksi anggaran pengganti ini diambil dari rata-rata harga pembelian beras Bulog di kisaran Rp 8.000 per kilogram.

Oleh sebab itu, Awiek menyarankan agar pemerintah menyoroti keputusan impor beras pada tahun sebelumnya.

Serta alasan stok beras bisa sampai mengendap selama setahun.

Kemudian, ia mengimbang untuk melakukan penelusuran tentang pihak yang paling bertanggung jawab atas besarnya impor beras di tahun 2018 tersebut.

"Karena besaran impor beras tahun 2018 memang perlu mendapatkan sorotan karena jumlahnya yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018 impor beras mencapai 2,25 juta ton. Sementara pada 2017 hanya sebesar 305 ribu ton, sedangkan pada 2016 sebesar 1,28 juta ton," ujarnya.