TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Sebagai mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur mengatakan, pilkada langsung telah berhasil menghadirkan kepala daerah yang berkualitas.

“Sejujurnya kita sudah berhasil. Banyak kepala daerah hasil pilkada langsung yang kompetensinya sekarang sangat luar biasa, bahkan sudah mendunia. Tidak boleh dipungkiri banyak kepala daerah yang berhasil. Sewaktu masih menjadi menteri, saya mengadakan evaluasi terhadap kinerja para kepala daerah itu. Sebagian besar atau 60 persen kinerjanya cukup baik,” kata Asman dalam diskusi di Gedung DPR RI, Rabu (4/12/2019).

Calon Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pada Kongres Maret 2020 mendatang ini menegaskan, tidak boleh lagi mundur ke belakang dengan pemilihan dilakukan oleh DPRD setempat.

“Saya pengalaman di tahun 2001 ikut maju sebagai calon walikota di pilkada yang masih dipilih DPRD. Proses itu saya rasakan dengan menghadapi 30 anggota DPRD dari fraksi berbeda saat itu. Ini kompleksitasnya luar biasa, bayangkan hanya pemilihan walikota, yang namanya DPP partai politik ikut berperan. Sebuah perjalanan yang panjang. Belum lagi menghadapi individu-individu anggota DPRD yang masing-masing memiliki agenda sendiri," katanya.

"Kemudian tahun 2004, saya ngikutin yang namanya pemilihan langsung anggota DPR RI. Perilaku pemilih belum seperti sekarang, karena belum ada latihan pada saat itu. Bagaimana pada saat itu menghadapi voter, saya pikir nggak sesulit sekarang karena sekarang sudah dilatih sampai berapa kali kita melakukan pilkada dan kemudian pileg".

"Dari semua perjalanan panjang ini, saya pikir semakin ada kedewasaan di publik. Memang ada ‘Wani Piro’, namun cuma 20 persen dan itu menjadi tugas kita semua, bagaimana nanti supaya yang berorientasi kepada materi itu tidak lagi banyak, sehingga bisa mendapatkan kepala daerah yang lebih bagus. Intinya, kita nggak boleh mundur lagi dari perjalanan panjang yang telah dilakukan ini,” tuturnya.

Namun, Asman mengaku, ada yang menjadi konsennya ke depan terkait pilkada langsung tersebut.

“Yang menjadi konsen saya sekarang adalah penyelenggaraannya. Mohon maaf seperti keberadaan Bawaslu. Bawaslu ini sebenarnya baru lahir karena selama ini judulnya ada tapi kerjaannya nggak punya kewenangan, baru periode kemarin Bawaslu diberi kewenangan berdasarkan undang-undang, kemudian kelembagaannya dibentuk. Bayangkan sebuah Bawaslu tidak punya pejabat eselon satu pada saat itu, hanya dikelola oleh pejabat eselon dua yang mengelola seluruh Indonesia. Maka, saat menjadi menteri kita perkuat Bawaslu menjadi suatu lembaga independen dan sekarang rekrutmen pegawainya,” imbuhnya.

Anggota DPR RI periode 2019-2024 ini meyakini, dengan pengalaman yang sudah panjang ini dan kemudian konsentrasi kepada sistem penyelenggaraannya, termasuk tahapan-tahapannya tidak dibuat capek di awal.

Asman Abnur mengatakan Kepala daerah yang mau maju sebelum bertanding sudah melalui proses terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat bertanding rakyat sudah disajikan dengan orang-orang yang kompetensinya memang sudah teruji.

"Kalau sekarang terjun bebas, siapa yang punya kemampuan mendaftar, menarik partai politik untuk mengusungnya dan itu nggak gampang mendapatkan rekomendasi sebuah partai politik. Jadi sekali lagi, kita sekarang punya tantangan yaitu mekanisme dan sistem penyelenggaraan, termasuk kelembagaan yaitu pembelajaran Bawaslu kelembagaannya KPU itu harus ditata benar sehingga lembaga ini betul-betul profesional di dalam menyelenggarakan pemilu ke depan dan tidak lagi bisa di intervensi. Kalau semua ini bisa dilakukan, maka saya yakin akan lahir kader-kader pemimpin bangsa yang lebih baik kedepan,” tandas Asman Abnur.(*)