TRIBUNNEWS.COM - Hari kedua Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Arilangga Hartarto menyampaikan laporan pertanggung jawaban dirinya sebagai ketua umum (ketum) Golkar periode 2014-2019.

Hingga Rabu petang (4/12/2019) dukungan untuk Airlangga kembali menjadi ketua umum terus menguat.

Dukungan bagi Airlangga Hartarto dalam Munas Partai Golkar terus mengalir.

Satu per satu Dewan Pimpinan Pusat (DPD) menyampaikan pandangannya atas laporan pertanggung jawaban Airlangga sebagai ketua umum Golkar.

Mayoritas DPD menerima laporan pertanggung jawaban Airlangga dan mendukung untuk kembali menjabat sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya.

"Pandangan umum terdiri dari daerah maupun ormas dan tersisa 14. Jadi kalau dari segi suara sudah lebih dari 50 persen. Dan kalau lebih dari 50 persen laporan pertanggung jawabannya seluruhnya menerima tanpa catatan," kata Airlangga Hartarto dalam liputan melansir KompasTV Live, Rabu (4/12/2019).

Mayoritas dari mereka, perwakilan DPD maupun juga ormas sayap Partai Golkar menyetujui dan menerima laporan pertanggung jawaban Airlangga Hartarto.

"Dan kemudian hampir seluruhnya atau bahkan seluruhnya meminta saya untuk maju kembali dan akan memilih di dalam forum Munas ini," sambung calon ketua umum Golkar periode kedua tersebut.

Airlangga juga menyampaikan sudah ada lebih dari 50 persen suara yang masuk dalam menyampaikan pandangan pada laporan pertanggung jawaban Airlangga.

"Kalau berdasarkan AD ART angka 50 plus 1 itu sudah dicapai. Jadi tentu kita tinggal menunggu yang 14 lagi. dan tentunya kita melihat apakah ada yang lain," jelas Airlangga.

Diketahui, berdasarkan laporan dari reporter KompasTV menginformasikan, terdapat sekitar 40 perwakilan DPD dan juga ormas sayap Partai Golkar yang menyampaikan pandangannya.

Para perwakilan tersebut belum ada yang tidak menerima laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto.

Bahkan mereka malah sekaligus mendeklarasikan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk maju kembali menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Alasan penerimaan dan dukungan mereka beragam.