Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengkritik penggunaan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaaritiman dan Investasi oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan untuk urusan partai politik.

Ma'ruf Amin menilai, pertemuan Luhut dengan kader partai Golkar di kantornya kurang tepat.

"Ya sebenarnya kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak boleh menggunakan kantor pemerintah," kata dia di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Baca: Bamsoet Mundur dari Caketum Golkar, Airlangga Hartarto: Terima Kasih Mas Bambang Soesatyo!

Baca: Maruf Amin Sebut Semua Keputusan Soal Dewan Pengawas KPK Ada di Tangan Jokowi

Meski demikian, Ketua MUI non aktif ini enggan menegur Luhut dan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.

"Ya nanti presiden saja yang menegur," tuturnya

Maruf Amin juga membantah tudingan adanya campur tangan pemerintah dalam urusan Partai Golkar.

"Ya itu kan pemerintah tidak melakukan intervensi. Jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai. Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Pak Luhut itu mungkin sebagai orang Golkar, jadi penyelesaiannya dari internal masing-masing partai politik," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mundur dari bursa calon ketua umum Partai Golkar.

Mundurnya Bamsoet di bursa calon ketua umum Partai Golkar ini setelah ia bertemu dengan sejumlah tokoh politik.

Tokoh-tokoh yang ditemui Bamsoet diantaranya ialah Airlangga Hartarto, Aburizal Bakrie, dan Luhut Binsar Pandjaitan di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Bamsoet mundur dari pencalonan ketua umum Partai Golkar ini juga menjelang pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang berlangsung pada Selasa malam.

Baca : Kadang Cuma Mancing, Mahfud MD Pernah Bongkar Watak Rocky Gerung: Suka Tertawa Bila Ucapan Dipercaya

Airlangga terpilih