TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nusyirwan Soejono membantah adanya dinasti politik atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai wali kota.

Diketahui sebelumnya, Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Wali Kota Solo, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Menyusul Gibran, menantu Presiden Jokowi, Bobby akan berpartisipasi dalam pencalonan Wali Kota Medan.

Nusyirwan mengatakan langkah kedua orang terdekat Jokowi itu bukan sebagai dinasti politik.

"Kalau itu bagian dari saudara, ya iya, tapi dalam terjun ke dunia politik, kita harus bedakan suasana masa lalu," ujar Nusyirwan di Studio Menara kompas, Rabu (4/12/2019), dikutip dari YouTube KompasTV.

Politisi PDIP itu menyebut langkah Gibran dan Bobby itu berbeda dengan masa orde baru.

Sehingga tidak bisa jika menyebut pencalonan keduanya sebagai nepotisme.

"Pada masa orde baru ada sebutan nepotisme, tapi nepotisme untuk tinjauan aspek ekonomi," katanya.

"Proses politik pada masa lalu berbeda dengan sekarang," lanjut Nusyirwan.

Alasan dari bantahan Nusyirwan itu karena Jokowi bukanlah petahana di Solo ataupun di Medan.

Sehingga menurutnya, tidak ada konflik kepentingan mengenai langkah politik Gibran dan Bobby tersebut.

"Itu bagian daripada hak konstitusi ya, keterkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh ada conflict of interest (konflik kepentingan) kepada petahana," katanya.

"Petahana di daerah tersebut berkaitan atau tidak?, kami tidak melihat itu," jelas Nusyirwan.

Senada dengan Nusyirwan, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebut pengertian dari definisi nepotisme adalah memilih seseorang tidak berdasarkan kemampuannya.