TRIBUNNEWS.COM - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Bachtiar Nasir menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian salah memahami visi dan misi FPI.

Hal tersebut terkait belum ada titik terang terkait Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) hingga kini.

Melansir Kompas.com, hal itu menyebabkan SKT FPI menggantung.

Menurutnya, Tito salah kaprah soal visi dan misi FPI terkait penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah,” ujar Bachtiar di Kawasan Monas usai Reuni Akbar 212, Senin (2/12/2019).

Ia mengatakan, khilafah dan NKRI versi FPI berbeda dengan apa yang dinilai oleh Tito selama ini.

Ditegaskannya, FPI berkomitmen pada NKRI dan Pancasila sehingga tidak ada kemungkinan FPI mengkhianati komitmen tersebut.

“Itu juga barangkali bentuk kesalahpahaman. Kalau menurut saya, tuduhan terhadap FPI itu tidak proporsional tentang adanya khilafah."

"Khilafah versi FPI tentu berbeda. Termasuk NKRI Syariah yang disalahpahami,“ ucap Bachtiar.

Bachtiar berharap dialog dengan FPI dilakukan agar FPI secara jelas bisa meluruskan pandangannya.

“Saya harap pemerintah bisa berdialog langsung dengan pihak FPI."

"Saya kira dengan dialog langsung, mendengarkan langsung apa yang disebut khilafah oleh FPI, apa NKRI bersyariah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, saya kira tak akan ditemukan apa yang dituduhkan. Sebab komitmen FPI terhadap NKRI dan Pancasila sudah jelas,” kata Bachtiar.

Pendapat Tito

Pihak yang berwenang menyetujui SKT FPI adalah Mendagri Tito.