TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengatakan tidak memiliki kesempatan untuk mengkaji rekam jejak dari Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di korporasi.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara Mata Najwa yang videonya diunggah di kanal YouTube 'Najwa Shihab', pada Rabu (4/12/2019).

Sandi menjelaskan Pertamina merupakan satu di antara perusahaan BUMN yang terbesar, dari segi aset yang dimiliki hingga tugas yang ditopang oleh pemimpinnya.

Satu di antara tugas yang berat menurut Sandi adalah sebagai penyedia energi.

Tidak hanya itu, terlalu banyak lakukan impor minyak dan gas yang mengakibatkan defisit neraca perdagangan.

"Ini Pertamina BUMN terbesar, dari segi aset dan juga tugas terbesar satu di antaranya penyedia energi," ujar Sandi.

"Yang membuat kita garuk-garuk kepala adalah defisit neraca perdagangan yang diakibatkan defisit daripada kebanyakan impor migas, ini tugas dari Pertamina," tambahnya.

Sandi menuturkan tidak berkesempatan untuk melihat karier Ahok dalam sebuah korporasi.

Meski demikian, Sandi pernah melanjutkan kerja Ahok dalam pemerintahan DKI Jakarta.

Menurut Sandi, yang harus dipertanyakan adalah para Tim Penilai Akhir yang memutuskan Ahok layak menjadi komisaris utama di Pertamina.

Karena Sandi menjelaskan dalam menentukan komisaris dan direksi terdapat alurnya.

Sandi mengatakan yang harus dipertanyakan dari penunjukan Ahok adalah apakah sosok tersebut pernah memimpin sebuah perusahaan.

Atau pernah menjadi komisaris di perusahaan apa, bagaimana rekam jejaknya, apakah memiliki pengalaman di bidang minyak dan gas, dan sebagainya.

Sandi juga yakin, nantinya Ahok akan berhadapan dengan mafia minyak dan gas yang telah menjadi rahasa umum.

Hingga membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai marah dikarenakan kejadian tersebut terus berulang.

"Saya tidak pernah ada kesempatan untuk mengkaji track record dari BTP di korporasi, saya pernah melanjutkan kerja beliau di DKI," tutur Sandi.

"Dan tentunya nanti pada suatu saat yang perlu dipertanyakan adalah pengambil keputusan di TPA."

"Karena sangat mudah untuk menentukan komisaris dan direksi karena sudah ada matriksnya."

"Pernah enggak dia memimpin perusahaan, komisaris terakhir di mana, bagaimana track recordnya, bagaimana pengalamannya di bidang migas khususnya ekspolarasi."

"Bagaimana dengan downscreen migas, bagaimana kemampuan dia untuk menekan impor migas, ini yang betul-betul harus dikupas."

"Saya yakin beliau akan berhadapan dengan mafia migas. Karena ini sudah menjadi rahasia umum."

"Presiden saja sudah mulai marah karena ini terus berulang, nah ini yang akan kita lihat."

Sandi juga menuturkan akan memberikan waktu enam bulan untuk melihat kinerja Ahok.

Apakah setelah Ahok menjabat sebagai komisaris utama akan meneruskan atau tidak praktek yang selama ini dikritisi.

"Kita beri kesempatan waktu enam bulan, kita lihat kinerjanya," terang Sandi.

"Karena kita bisa lihat, diteruskan nggak praktek yang selama ini dikritisi."

"Kalau dia mengambil keputusan untuk tidak meneruskannya ya ini adalah plus point."

"Dan tentunya ini menambah bobot KPI tadi, karena key performance indicators dari komisaris utama adalah dia pengawas."

Sandi menjelaskan Ahok menjadi komisaris utama memiliki tanggung jawab pada pemegang saham.

Pemegang saham yang dimaksud adalah Menteri BUMN, Erick Thohir. 

Menjadi komisaris utama Pertamina merupakan tugas yang berat, maka Sandi mengatakan harus memberikan kesempatan agar Ahok dapat memberikan bukti kinerjanya.

Kemudian Sandi juga mengatakan untuk tidak menghakimi terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)