TRIBUNNEWS.COM - Peneliti SMRC Saidiman Ahmad memberikan tanggapannya terkait adanya usulan pemilihan presiden oleh MPR.

Dalam acara 'Dua Arah' yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (6/12/2019), Saidiman menyatakan, pemilihan presiden melalui MPR hanya akan membentuk dua kondisi, yaitu tidak stabil atau menjadi diktator.

"Ada dua pilihan, tidak stabil atau menjadi diktator. Itu yang terjadi di dalam pemilihan (melalui) MPR," kata Saidiman.

Hal itu disampaikannya berdasarkan sejarah yang dimiliki Indonesia saat pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung.

Menurutnya, pemilihan presiden oleh MPR menjadikan pemakzulan dapat terjadi setiap saat.

"Jangan lupa, salah satu kekurangan pemilihan oleh MPR itu adalah pemakzulan itu bisa terjadi setiap saat seperti terjadi di orde lama, ataupun di awal (pemerintahan) Gus Dur," ujar Saidiman.

Saidiman Ahmad pun membantah adanya pernyataan bahwa pemilihan langsung lebih berpotensi menimbulkan perpecahan dibanding dengan pemilihan oleh MPR.

 "Saya ingin membantah yang menyatakan perpecahan lebih potensial terjadi di pemilihan langsung daripada pemilihan MPR," ujar Saidiman, seperti yang ditayangkan Kompas TV.

Menurutnya, pemilihan presiden melalui MPR justru berpotensi menimbulkan konflik sosial yang begitu besar.

"Itu (pemilihan presiden melalui MPR) justru menimbulkan konflik sosial yang begitu besar," ujar Saidiman.

"Jangan lupa, dulu Gus Dur punya pasukan berani mati, orang-orang NU datang ke Jakarta dan itu kalau Gus Dur bukan seorang negarawan, bisa kacau itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Saidiman mengatakan pemilihan presiden melalui MPR juga pernah memunculkan kediktatoran dalam melakukan stabilisasi.

"Kalaupun tidak terjadi distablitas yang terjadi terus-menerus, untuk melakukan stabilisasi itu biasanya dilakukan melalui kediktatoran seperti yang dilakukan oleh Soeharto,"

Sebelumnya, diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).