Tak Jadi Larang Eks Napi Korupsi Ikut Pilkada, KPU Dinilai Realistis
KPU resmi menerbitkan PKPU pada 2 Desember 2019 lalu. Di dalamnya tak tercantum larangan bagi eks terpidana korupsi maju Pilkada 2020.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU resmi menerbitkan PKPU pada 2 Desember 2019 lalu. Di dalamnya tak tercantum larangan bagi eks terpidana korupsi maju Pilkada 2020.
Komisi II DPR RI memandang KPU realistis soal frasa larangan tersebut.
Sebab mereka berkaca dari keputusan Mahkamah Agung (MA) yang pernah menganulir PKPU sebelumnya.
Penyusunan PKPU pun harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya yang lebih punya kekuatan hukum mengikat.
"MA kan sudah menganulir PKPU sebelumnya. Kalau PKPU atau penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan harus melihat peraturan yang di atasnya. Kita lihat selama ini kita pengalaman di MA. Udah acuannya ke sana," kata Anggota Komisi II DPR, Arwani Thomafi saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).
Apalagi menurut politikus PPP ini, seorang narapidana yang sudah menjalani masa hukumannya, punya hak-hak serupa dengan masyarakat lainnya.
Baca: PKPU Perbolehkan Eks Koruptor Maju Pilkada, Komisi II: Ini Jadi Jalan Tengah
Baca: PKPU Tidak Eksplisit Larang Mantan Narapidana Koruptor Maju Pilkada, Hanya Sebatas Imbauan
Kecuali bagi terpidana yang diputus hak-hak politiknya oleh pengadilan.
"Mereka sudah melaksanakan hukuman, artinya ada hak-hak, kecuali hak-hak politiknya hilang," kata dia.
Soal frasa dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019 pasal 3A, ayat 3 dan 4, yang lebih menekankan imbauan kepada partai politik mengusung sosok calon kepala daerahnya, Arwani menilai urusan tersebut sudah berada pada ranah parpol dan masyarakat.
Sehingga, maknanya partai politik punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memproses rekrutmen calon secara transparan, disamping mempertimbangkan sisi kepercayaan publik terhadap sosok tersebut.
Setelah parpol menentukan siapa calon yang dipilih berdasarkan proses tadi, kini keputusan berada di masyarakat.
Publik punya kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap pimpinannya di masa mendatang.
"Mencalonkan mereka yang pernah menjalani masa hukuman kasus korupsi kita serahkan kepada masyarakat. Apakah dipilih atau nggak. Tinggal nanti masyarakat punya pendapat," kata dia.
Baca: PDIP Jateng Buka Pendaftaran Pilkada 2020: 35 Orang Mendaftar di Hari Pertama, Belum Ada Nama Gibran
Baca: Bobby Nasution Susul Gibran Maju Pilkada 2020, Berikut Tanggapan Parpol hingga Istana
